Pemerintah Hapus Utang PDAM Senilai Rp4,2 Triliun

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah menghapus utang Perusahaan Daerah Air Minum senilai Rp4,2 triliun. Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla berkata, keputusan pemerintah itu merupakan wujud keadilan bagi semua perusahaan negara.

Kalla memaparkan, selama ini PDAM terpaksa berutang karena bergantung pada subsidi pemerintah. Ia berkata, pada masa lalu pemerintah pernah mengeluarkan subsidi untuk sektor energi senilai Rp1 triliun dalam sehari.

Kalla mencatat, subsidi listrik dan bahan bakar minyak pada tahun 2010 menyentuh angka Rp300 triliun.

Pada saat yang sama, PDAM justru berutang hingga Rp 4,2 triliun. "Karena itu pemerintah membebaskan utang mereka karena harus ada keadilan antarsektor," ujarnya di kawasan Senayan, Jakarta, Selasa (3/5).

Lihat juga: Pemerintah akan Hapus Utang Rp 4 Triliun Milik PDAM

Kalla menilai, pembebasan utang PDAM dapat berpengaruh positif pada kinerja badan usaha milik daerah tersebut. Ia berkata, PDAM saat ini dapat fokus menyediakan air minum untuk masyarakat.

Berdasarkan data PDAM, saat ini pipa PDAM menjangkau 10 juta kepala keluarga. Kalla berharap, angka tersebut dapat meningkat dua kali lipat seiring pemutihan utang.

"Harus meningkat dua kali lipat agar 90 persen rakyat bisa menikmati air bersih," tuturnya.

Lihat juga: Menteri Basuki Desak Menkeu Hapus Utang 35 PDAM 'Sakit'

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, mengatakan, pemerintah mengambil keputusan untuk memutihkan utang PDAM, Januari lalu.

Meski begitu, kata Basuki, penghapusan utang tersebut baru dapat terlaksana pada pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2016.

Basuki berkata, pemerintah akan menyalurkan dana APBN-P ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pemerintah kabupaten dan kotalah yang kemudian akan memberikan penyertaan modal untuk PDAM sebagai wujud pemutihan utang.

Lihat juga: Kalla Yakin Proyek 10 Juta Sambungan Air Selesai Tepat Waktu

(abm)