Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membuka Festival Palang Pintu yang digelar di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Gelaran yang memang diadakan tiap tahun tersebut merupakan salah satu acara rangkaian perayaan Ulang Tahun ke-489 DKI Jakarta.
Uniknya, Festival Palang Pintu tahun ini tak lagi dibiayai oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melainkan hasil swadaya. Ini juga menjadi festival pertama di mana akhirnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan benar-benar tak mengeluarkan uang untuk mengadakannya.
"Terima kasih pada panitia karena ini pertama kalinya ada festival yang tak mengeluarkan uang dari APBD," kata Basuki saat membuka acara, Sabtu (28/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pria yang akrab disapa Ahok tersebut menjelaskan sistem baru yang dia terapkan ini diharapkan bisa meningkatkan aspek di bidang lain, salah satunya membiayai sanggar-sanggar. Hal tersebut mungkin saja terjadi mengingat pada tahun-tahun sebelumnya DKI Jakarta mengeluarkan terlalu banyak uang hanya untuk menggelar sebuah festival.
Sebagai catatan, pada 2014 saja DKI Jakarta mengalokasikan dana Rp 1,2 triliun hanya untuk membiayai penyelenggaraan festival selama setahun. Angka tersebut dianggap Ahok terlalu besar dan sebenarnya bisa dialokasikan untuk hal lain.
Ahok mengungkapkan selama ini gelaran festival di Jakarta juga berlangsung tak adil karena sudah menggunakan APBD tapi tetap menariki uang masuk festival. Uang tersebut pun nyatanya tak ada satu pun yang masuk ke pihak sanggar yang mengisi acara festival.
Daripada merugi seperti itu, kata Ahok, lebih baik uangnya dialokasikan pada sanggar atau klub olahraga yang bermutu di Jakarta.
"Dananya bisa dihibahkan untuk sanggar yang bermutu atau klub olahraga. Kami tak mau lagi menghabiskan uang untuk festival," ujarnya.
Sistem yang didambakan Ahok adalah saat sanggar atau klub olahraga itu mengikuti kejuaraan regional ataupun nasional uang transportasi dan uang tinggalnya akan dibiayai oleh Pemprov DKI.
Dan jika sanggar atau klub itu menang Ahok pun tak sungkan untuk memberikan uang hadiah tambahan di luar uang hadiah dari pihak penyelenggara.
"Ini akan membuat sanggar berlomba-lomba dan lebih hidup. Ini harus dilakukan ke depan," kata Ahok.
Akhir 2015 yang lalu, Ahok menduga ada permainan terkait dengan terlalu banyaknya Disparbud DKI Jakarta menyalurkan dana untuk mengadakan festival. Menurutnya banyak markup yang dilakukan agar festival tersebut bisa didanai oleh APBD.
"Saya anti dengan markup yang dilakukan oleh event organizer. Mereka, saat lelang untuk menggelar acara, memasukkan biaya sewa teater sebesar Rp400 juta," kata Ahok.
Ahok mengaku tidak habis pikir dengan dimasukkannya biaya sewa teater dalam proses pelelangan. Sebab bangunan teater tersebut adalah milik pemerintah dan seharusnya tidak perlu dibayar oleh pemerintah.
Meski demikian Ahok menegaskan tidak anti dengan pagelaran festival di DKI Jakarta. Dia hanya tidak ingin acara festival menjadi lebih penting daripada program lain yang sebenarnya lebih penting.
(pit)