Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto menyebut kepengurusan baru masa bakti 2016-2019 yang baru resmi diumumkan, masih dapat berubah. Dia berkata, akan ada evaluasi pasca program 100 hari berjalan.
"Namanya 100 hari kerja, kalau dia memang tidak bisa melakukan dengan baik, akan diganti," kata Setya di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (30/5).
Selain itu, Setya menjelaskan setiap pengurus akan menandatangani pakta integritas. Dia berkata, pengurus yang telah menandatangani dan tidak aktif bekerja, akan mendapat konsekuensi dicabut namanya dalam kepengurusan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia juga menambahkan, dalam kepengurusannya setiap pengurus dan anggota tidak dapat lagi saling menyalahkan satu sama lain tanpa ada koordinasi dengan pengurus pusat.
"Kritik boleh saja, sepanjang konstruktif. Sekarang tidak perlu lagi saling menyalahkan satu sama lain dalam memberikan pernyataan," ujarnya.
Meski demikian, Setya enggan berkomentar jika nantinya kepengurusan berubah karena ada kader yang masuk ke dalam pemerintahan.
Kepengurusan yang sudah disusun dan diumumkan ini akan segera didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM, setelah mendapat keputusan dalam rapat pleno Rabu (1/6) besok.
Sebelumnya, Setya menyebut kepengurusan yang berjumlah 247 orang itu, sebagai hasil rekonsiliasi dan telah mengakomodasi semua pihak pasca Munaslub Golkar 14-17 Mei lalu.
Namun, sejumlah nama-nama pengurus yang pernah tersangkut kasus hukum, tetap masuk dalam kepengurusan baru.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menyatakan, susunan kepengurusan sudah sesuai dengan aturan partai dan negara. Terkait nama pengurus yang pernah bermasalah hukum, Idrus menyebut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 2009 menjadi acuannya.
(sur)