Budi Waseso Tak Ingin Terbebani Kabar Calon Kapolri

Jakarta, CNN Indonesia -- Sebagai salah seorang jenderal bintang tiga Polri, Komisaris Jenderal Budi Waseso disebut sebagai salah satu calon kuat untuk jadi Kapolri. Namun Kepala Badan Narkotika Nasional ini mengaku tak menjadikannya sebagai beban.

Ditemui sebelum rapat dengan Komisi III DPR, Budi mengaku belum mengetahui kabar ihwal dirinya yang menjadi kandidat kuat, apalagi mendapat dukungan parlemen.

Budi menegaskan, keputusan pergantian Kapolri sepenuhnya berada di tangan Presiden Joko Widodo. Namun, sebagai prajurit, ia harus senantiasa siap jika mendapat tugas baru.

Pilihan Redaksi Budi Waseso: Perwira Bintang Dua pun Berpeluang Jadi Kapolri Pramono Anung Sebut Jokowi Sudah Pegang Daftar Calon Kapolri Budi Gunawan Tersenyum Saat Ditanyai Pergantian Kapolri Polri Minta Perpanjangan Masa Dinas Seluruh Anggota

"Saya kira semua prajurit Polri kalau diberi amanah pasti dijalankan. Dididiknya untuk itu," kata Budi sambil tersenyum dan berjalan diantara para awak media, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (8/6).

Dengan mengenakan setelan kemeja putih, Budi terus melempar senyum meski berkali-kali ditanyakan mengenai posisi dipucuk Korps Bhayangkara.

Buwas, sapaan akrab Budi, juga mengaku tidak terbebani dengan kabar yang mengaitkan dirinya menjadi Kapolri. "Abdi negara itu pengabdian. Harus nothing to lose. Tidak perlu dijadikan beban," kata bekas Kepala Bareskrim Polri ini.

Sikap berbeda diperlihatkan Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan, saat ditemui di parlemen kemarin. Menanggapi pergantian Kapolri, dia menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi dan hanya tersenyum.

"Presiden belum memutuskan. Diperpanjang atau diganti, semua berpulang pada presiden," ujar Budi Gunawan kemarin.

Budi Gunawan menuturkan, dia akan mendukung segala keputusan Jokowi terkait pemilihan Kapolri baru. Dia juga hanya tersenyum ketika dikonfirmasi tentang dukungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kepadanya.

Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengingatkan kepada Jokowi agar segera memasukan nama Kapolri ke DPR. Sebab, kata dia, DPR akan memasuki masa libur tanggal 28 Juni. Sementara masa tugas Kapolri dimulai bulan Juli.

"Jadi kalau memang usulan nama baru paling telat minggu depan masuk ke DPR lalu dibacakan di paripurna," kata Bambang.

Bambang menjelaskan, setelah itu Badan Musyawarah DPR menugaskan Komisi III untuk melakukan uji kepatutan dan kelayakan. Meski, dia mengakui bahwa waktu yang tersisa semakin sempit.

"Dari segi waktu agak sulit melakukan pergantian,‎ karena waktunya sangat pendek hanya tinggal 20 hari menjelang libur dan Idul Fitri," kata Bambang. (sur)