Pemda Jakarta Klaim Telah Sosialisasi Penggusuran Muara Angke
Gloria Safira Taylor | CNN Indonesia
Jumat, 10 Jun 2016 18:21 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah DKI Jakarta, Ika Lestari Aji mengatakan sosialisasi penggusuran Pemukiman Muara Angke telah dilakukan sejak setahun yang lalu.
Pernyataan itu muncul karena, disinyalir, Pemda DKI Jakarta akan melakukan penggusuran terhadap pemukiman yang terletak di Jakarta Utara tersebut sebelum hari raya Idul Fitri.
"Mungkin ini bisa dari setahun lalu sudah disosialisasikan, karena perencanaan pekerjaan kan dari setahun lalu, tapi kalau Dinas Perumahan ya prinsipnya ikuti prioritas yang diarahkan," kata Ika saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (10/6).
Untuk itu, menurut Ika, Dinas Tata Air DKI Jakarta sudah melakukan persiapan saluran air dan pembangunan bantaran kali.
Dinas Perumahan DKI Jakarta masih melakukan pendataan terkait warga yang akan alami relokasi di Muara Angke. Dari data yang ia terima, terdapat kurang lebih 100 Kepala Keluarga (KK) di sana.
Pemda DKI, disinyalir, akan merelokasi warga Muara Angke ke Rusun Marunda dan rusun-rusun di wilayah Jakarta Timur. Rusun tersebut hanya dikhususkan bagi warga Muara Angke yang memiliki kartu tanda penduduk Jakarta.
"Sementara untuk yang bukan KTP DKI Jakarta, saya tidak tahu apakah difasilitasi pulang ke daerah atau tidak, itu tergantung kebijakan gubernur," paparnya.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengaku sosialisasi sudah dilakukan bahkan sejak penggusuran tahun 2013 di Muara Angke. Namun, ia menyesalkan warga tidak juga mau pindah dari lokasi tersebut.
"Itu kan Tanah Kelautan Perikanan Ketahanan Pangan," ujarnya di Balaikota.
Menurutnya, warga pemukiman hanya berkisar 140 KK dan sekitar 50 KK merupakan warga yang memiliki KTP DKI Jakarta. Bahkan, ia mengklaim 50 KK tersebut sudah sebagian besar pindah dari Muara Angke dan masuk ke rusun.
Sebelumnya, perwakilan warga Muara Angke, Jakarta Utara yang tergabung dalam Jaringan Rakyat Miskin Kota mendatangi kantor Ahok untuk menanyakan informasi bahwa rumahnya akan digusur.
"Dua minggu sebelum Lebaran, gila enggak sih. Kami menghadap ke pihak UPT, Kepala UPT bilang dua minggu sebelum Lebaran mau enggak mau mesti digusur," kata Koordinator Jaringan Rakyat Miskin Kota Eni Rochayati, di Balai Kota, Kamis (6/9).
Eni menilai penggusuran tersebut dilakukan tanpa sosialisasi dan dilakukakan di saat yang tidak tepat yaitu menjelang Lebaran.
Alasan Ahok hendak menggusur pemukiman karena akan dibangun tanggul, menurut Eni, tidak adil lantaran masyarakat di Pantai Mutiara yang juga terkena banjir rob tidak digusur.
Eni juga sudah menawarkan solusi agar dapat direlokasi ke rumah susun yang berada dekat dengan tempat kerja mereka. Namun, Ahok menolak usulan tersebut karena jumlah rusun belum memadai. (rel)
Pernyataan itu muncul karena, disinyalir, Pemda DKI Jakarta akan melakukan penggusuran terhadap pemukiman yang terletak di Jakarta Utara tersebut sebelum hari raya Idul Fitri.
"Mungkin ini bisa dari setahun lalu sudah disosialisasikan, karena perencanaan pekerjaan kan dari setahun lalu, tapi kalau Dinas Perumahan ya prinsipnya ikuti prioritas yang diarahkan," kata Ika saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (10/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemda DKI, disinyalir, akan merelokasi warga Muara Angke ke Rusun Marunda dan rusun-rusun di wilayah Jakarta Timur. Rusun tersebut hanya dikhususkan bagi warga Muara Angke yang memiliki kartu tanda penduduk Jakarta.
"Itu kan Tanah Kelautan Perikanan Ketahanan Pangan," ujarnya di Balaikota.
Menurutnya, warga pemukiman hanya berkisar 140 KK dan sekitar 50 KK merupakan warga yang memiliki KTP DKI Jakarta. Bahkan, ia mengklaim 50 KK tersebut sudah sebagian besar pindah dari Muara Angke dan masuk ke rusun.
Sebelumnya, perwakilan warga Muara Angke, Jakarta Utara yang tergabung dalam Jaringan Rakyat Miskin Kota mendatangi kantor Ahok untuk menanyakan informasi bahwa rumahnya akan digusur.
"Dua minggu sebelum Lebaran, gila enggak sih. Kami menghadap ke pihak UPT, Kepala UPT bilang dua minggu sebelum Lebaran mau enggak mau mesti digusur," kata Koordinator Jaringan Rakyat Miskin Kota Eni Rochayati, di Balai Kota, Kamis (6/9).
Eni menilai penggusuran tersebut dilakukan tanpa sosialisasi dan dilakukakan di saat yang tidak tepat yaitu menjelang Lebaran.
Alasan Ahok hendak menggusur pemukiman karena akan dibangun tanggul, menurut Eni, tidak adil lantaran masyarakat di Pantai Mutiara yang juga terkena banjir rob tidak digusur.
Eni juga sudah menawarkan solusi agar dapat direlokasi ke rumah susun yang berada dekat dengan tempat kerja mereka. Namun, Ahok menolak usulan tersebut karena jumlah rusun belum memadai. (rel)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK