JK Belum Pelajari Saran dan Kritik SBY soal Pemerintah
Resty Armenia | CNN Indonesia
Senin, 13 Jun 2016 05:07 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku belum mempelajari secara detail saran dan kritik yang diberikan mantan Presiden Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono.
"Nanti kami pelajari, karena kami baru lihat judul-judulnya saja," ujar JK di kawasan SCBD, Jakarta, Ahad (12/6).
Kalla memandang wajar jika SBY memberikan masukan kepada pemerintah, karena posisinya yang merupakan pemimpin Partai Demokrat. Ia juga menyebut hal itu sebagai kewajiban.
"Kami berterima kasih dengan saran yang ada. Beliau kan sebagai ketua partai menyampaikan. Itulah kewajiban ketua partai untuk memberikan suatu kritikan atau dukungan kepada pemerintah. Itu wajar saja," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sidarto Danusubroto berpandangan bahwa setiap presiden memiliki gaya masing-masing dengan segala sisi positif dan negatifnya.
Menurut Sidarto, Presiden Joko Widodo sebagai presiden yang belum sempurna, namun sang kepala negara berani menabrak kemapanan yang ada selama ini. Ia pun mengambil contoh kasus molornya waktu tunggu kontainer di pelabuhan (dwelling time) di mana sebelumnya selalu memakan waktu hingga 10 hari, maka saat ini maksimal hanya tiga hari.
"Ini wajah terdepan dari republik yang harus berubah. Petral, yang dulu melakukan ekspor dan impor, sekarang dibubarkan. Freeport juga (ditindaklanjuti). Banyak sekali hal di republik ini yang kita harus menabrak kemapanan," ujarnya.
Dua hari yang lalu, dalam sebuah acara Partai Demokrat yang digelar di Cikeas, SBY menyampaikan pidato bertajuk 'Refleksi Ramadan tentang Situasi Kehidupan Sosial Saat Ini'. Dalam kesempatan itu, ia memaparkan poin-poin masukan partainya terhadap pemerintah.
SBY menyebutkan, terdapat setidaknya tujuh poin yang dicermati oleh Partai Demokrat, di antaranya adalah situasi perekonomian negara saat ini, kondisi kehidupan masyarakat dari aspek sosial dan ekonomi, wajah keadilan dan penegakan hukum, serta kedaulatan partai politik dan isu intervensi kekuasaan.
Selain itu, disinggung juga soal TNI dan Polri dalam kehidupan bernegara dan pelaksanaan tugas pokoknya, isu tentang gerakan komunis di Indonesia dan potensi terjadinya konflik horisontal, serta peran pers dalam kehidupan demokrasi dan pembangunan bangsa.
(obs)
"Nanti kami pelajari, karena kami baru lihat judul-judulnya saja," ujar JK di kawasan SCBD, Jakarta, Ahad (12/6).
Kalla memandang wajar jika SBY memberikan masukan kepada pemerintah, karena posisinya yang merupakan pemimpin Partai Demokrat. Ia juga menyebut hal itu sebagai kewajiban.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami berterima kasih dengan saran yang ada. Beliau kan sebagai ketua partai menyampaikan. Itulah kewajiban ketua partai untuk memberikan suatu kritikan atau dukungan kepada pemerintah. Itu wajar saja," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sidarto Danusubroto berpandangan bahwa setiap presiden memiliki gaya masing-masing dengan segala sisi positif dan negatifnya.
"Ini wajah terdepan dari republik yang harus berubah. Petral, yang dulu melakukan ekspor dan impor, sekarang dibubarkan. Freeport juga (ditindaklanjuti). Banyak sekali hal di republik ini yang kita harus menabrak kemapanan," ujarnya.
Dua hari yang lalu, dalam sebuah acara Partai Demokrat yang digelar di Cikeas, SBY menyampaikan pidato bertajuk 'Refleksi Ramadan tentang Situasi Kehidupan Sosial Saat Ini'. Dalam kesempatan itu, ia memaparkan poin-poin masukan partainya terhadap pemerintah.
SBY menyebutkan, terdapat setidaknya tujuh poin yang dicermati oleh Partai Demokrat, di antaranya adalah situasi perekonomian negara saat ini, kondisi kehidupan masyarakat dari aspek sosial dan ekonomi, wajah keadilan dan penegakan hukum, serta kedaulatan partai politik dan isu intervensi kekuasaan.
Selain itu, disinggung juga soal TNI dan Polri dalam kehidupan bernegara dan pelaksanaan tugas pokoknya, isu tentang gerakan komunis di Indonesia dan potensi terjadinya konflik horisontal, serta peran pers dalam kehidupan demokrasi dan pembangunan bangsa.
(obs)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK