Ahok Laporkan Dugaan Kasus Mafia Tanah ke BPK

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bertemu dengan penanggung jawab pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI I Nyoman Wara. Basuki alias Ahok meminta BPK menginvestigasi terkait pembelian lahan rusun dan pembelian alat berat tahun anggaran 2015.

Ahok, sapaan Basuki, melaporkan dugaan kasus transaksi tanah yang mencurigakan dan diduga melibatkan peran notaris. Menurut Ahok ada bukti berupa catatan biaya sewa notaris hingga miliaran hanya untuk mengurusi pembelian lahan.

"Kami minta investigasi lebih lanjut, misalnya pembelian lahan yang notarisnya mahal," kata Ahok saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (23/6).

Lihat juga: Satgas Anti Mafia Hukum Belum Ampuh?

Satu lahan yang dilaporkan bermasalah di antaranya di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Lahan yang bernilai Rp600 miliar, rencananya akan dibangun rusun. Dengan jumlah transaksi sebesar itu, biaya notaris mencapai Rp 4 hingga 5 miliar.

Seharusnya, kata Ahok, harga sewa notaris dengan nilai transaksi seperti itu, sekitar Rp 10 juta saja.

"Notaris seharga Rp 10 juta juta banyak yang mau urus tanah sekeping saja," kata Ahok.

Ahok mengungkapkan dirinya curiga bahwa ada oknum anak buahnya yang bermain dalam pembelian lahan tersebut dengan cara memalsukan dokumen. Tanah tersebut, kata dia, sebenarnya sudah milik DKI tapi kemudian diubah oleh orang tak bertanggung jawab.

Lihat juga: Ahok Harap Kapolda Baru Bantu Berantas Mafia Tanah

"Jadi Dinas Kelautan mengatakan (tanah) itu punya DKI, tapi di sana diubah. Makanya kami minta BPK untuk melakukan investigasi," ujarnya.

Sedangkan untuk kasus pembelian alat berat di Bina Marga DKI, Ahok menjelaskan itu perlu diteliti lebih jauh karena ada hubungannya dengan sistem e-katalog LKPP.

Sayangnya Ahok belum mendapatkan data lebih rinci alat berat macam apa yang terjadi kejanggalan dalam pengadaannya.

Sementara itu Nyoman selaku perwakilan BPK enggan membocorkan lebih jauh terkait permintaan investigasi tersebut. Dia meminta pihak yang ingin mengetahui lebih jauh untuk datang ke BPK RI untuk mendapatkan datanya.

Lihat juga: Ahok Gandeng PPATK dan KPK untuk Cegah Pencurian Aset

"Kami ke sini hanya untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan Laporan Hasil Pemeriksaan 2015 yang dikeluarkan BPK, kami akan perdalam," ujar Nyoman. (yul)