Ahok Pecat Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman
Puput Tripeni Juniman | CNN Indonesia
Jumat, 17 Jun 2016 10:54 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memecat Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, Ratna Diah Kurniati, hari ini.
Ratna membenarkan kabar tersebut. "Ya, saya mulai hari ini sudah diganti," kata Ratna melalui sambungan telepon, Jumat (17/6).
Ia enggan berkomentar mengenai alasan pemecatannya. Ratna mengaku tak memiliki masalah dengan gubernur yang akrab disapa Ahok itu.
Ratna menganggap pencopotannya merupakan risiko jabatan, dan ikhlas menerima keputusan tersebut.
"Kemauan pimpinan (Ahok), saya ngikutin saja," ujar Ratna.
Sebelumnya, Ahok sudah mengindikasikan akan merombak pejabat Dinas Pertamanan dan Pemakaman pascapenemuan kuburan palsu di tempat pemakaman umum di Jakarta.
Kuburan palsu itu dibuat agar seolah-olah sudah ada yang menggunakan lahan tersebut. Padahal sesungguhnya nisan tersebut merupakan penanda bahwa lahan itu sudah dipesan.
Selain makam fiktif, Ahok menduga terdapat penyelewengan dana pembelian lahan pada Suku Dinas Pertamanan dan Pemakaman.
Berdasarkan hasil pemeriksaan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2015, Badan Pemeriksa Keuangan menemukan lima rekening pada Dinas Pertamanan dan Pemakaman yang tidak bersurat izin pembukaan dari gubernur.
Pada pemeriksaan itu pula, terdapat empat rekening yang sudah tidak aktif, namun belum ditutup. BPK menilai rekening itu dapat menjadi pintu masuk penyelewengan dana daerah.
(agk)
Ratna membenarkan kabar tersebut. "Ya, saya mulai hari ini sudah diganti," kata Ratna melalui sambungan telepon, Jumat (17/6).
Ia enggan berkomentar mengenai alasan pemecatannya. Ratna mengaku tak memiliki masalah dengan gubernur yang akrab disapa Ahok itu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kemauan pimpinan (Ahok), saya ngikutin saja," ujar Ratna.
Kuburan palsu itu dibuat agar seolah-olah sudah ada yang menggunakan lahan tersebut. Padahal sesungguhnya nisan tersebut merupakan penanda bahwa lahan itu sudah dipesan.
Berdasarkan hasil pemeriksaan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2015, Badan Pemeriksa Keuangan menemukan lima rekening pada Dinas Pertamanan dan Pemakaman yang tidak bersurat izin pembukaan dari gubernur.
Pada pemeriksaan itu pula, terdapat empat rekening yang sudah tidak aktif, namun belum ditutup. BPK menilai rekening itu dapat menjadi pintu masuk penyelewengan dana daerah.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK