Menhan Tegaskan RI Tak Akan Bayar Tebusan Sandera
Prima Gumilang | CNN Indonesia
Selasa, 28 Jun 2016 14:20 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Indonesia menyatakan tidak akan membayar uang tebusan yang diminta kelompok penyandera tujuh warga negara Indonesia (WNI) di Filipina. Hal itu disampaikan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu yang membenarkan adanya permintaan tebusan dari kelompok penyandera pimpinan Abu Sayyaf.
Bukan hanya pemerintah Indonesia yang menolak membayar permintaan tebusan itu, namun kata Ryamizard, pemerintah Filipina juga tak ingin memenuhi permintaan kelompok penyandera.
"Filipina dan Indonesia sebagai negara tidak akan membayar tebusan," tegas Ryamizard saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (28/6).
Ryamizard mengatakan, upaya pembebasan tujuh WNI yang disandera di Filipina dilakukan dengan beberapa opsi. Dia menyebut tiga opsi yang bisa diambil pemerintah Indonesia, yaitu diplomasi, negosiasi, dan operasi militer.
"Operasi militer, pasti. Ada tiga opsi: diplomasi, negosiasi, operasi militer. Mana yang bagus? Kalau terpaksa, operasi militer," kata Ryamizard.
Mantan Kepala Staf Angkatan Darat pada 2002-2005 ini menyampaikan, keselamatan para sandera menjadi prioritas pemerintah dalam upaya pembebasan tersebut. Karena itu, apabila operasi militer dilakukan TNI, kata Ryamizard, bukan tidak mungkin akan ada jatuh korban.
"Operasi militer itu pasti ada korban. Nah, korban itu yang kita hindari. Korban pasti ada. Kalau tentara, ya, tapi kalau sandera dibunuhi semua bagaimana? Itu menjadi perhatian utama," kata Ryamizard.
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan kelompok penyandera meminta uang tebusan sebesar Rp65 miliar bagi pembebasan empat WNI. Sementara tiga sandera lainnya diduga berada di lokasi yang terpisah.
Gatot mengatakan, empat sandera tersebut diduga berada di Pulau Jolo, Filipina. Sedangkan untuk tiga warga lainnya, kata Gatot, belum dipastikan lokasinya.
"Tebusannya 200 juta peso atau sekitar Rp61-65 miliar. Itu untuk empat orang, tiga orang belum dipastikan," ujar Gatot di Mabes TNI kemarin.
Dia mengklaim kondisi seluruh sandera dalam kondisi sehat meskipun dirinya belum berbicara langsung dengan para sandera. Saat ini, pemerintah Indonesia dan Filipina masih membicarakan masalah tersebut di tingkat kementerian yakni Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan.
Sedangkan pada tingkat prosedur pelaksanaan nanti, sambungnya, akan dilakukan oleh masing-masing Panglima TNI, baik dari Indonesia maupun Filipina.
Senin (20/6) pekan lalu, tujuh awak awal kapal tougboat Charles 001 diculik ketika kapal pengangkut batu bara itu berlayar menuju Filipina. Soal batu bara, menurut Gatot, sekitar 96% PLTU di Filipina membutuhkan pasokan batu bara Indonesia. Jaminan keamanan pun, kata Gatot, perlu diperkuat di kedua negara.
(obs)
Bukan hanya pemerintah Indonesia yang menolak membayar permintaan tebusan itu, namun kata Ryamizard, pemerintah Filipina juga tak ingin memenuhi permintaan kelompok penyandera.
"Filipina dan Indonesia sebagai negara tidak akan membayar tebusan," tegas Ryamizard saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (28/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Operasi militer, pasti. Ada tiga opsi: diplomasi, negosiasi, operasi militer. Mana yang bagus? Kalau terpaksa, operasi militer," kata Ryamizard.
"Operasi militer itu pasti ada korban. Nah, korban itu yang kita hindari. Korban pasti ada. Kalau tentara, ya, tapi kalau sandera dibunuhi semua bagaimana? Itu menjadi perhatian utama," kata Ryamizard.
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan kelompok penyandera meminta uang tebusan sebesar Rp65 miliar bagi pembebasan empat WNI. Sementara tiga sandera lainnya diduga berada di lokasi yang terpisah.
Gatot mengatakan, empat sandera tersebut diduga berada di Pulau Jolo, Filipina. Sedangkan untuk tiga warga lainnya, kata Gatot, belum dipastikan lokasinya.
"Tebusannya 200 juta peso atau sekitar Rp61-65 miliar. Itu untuk empat orang, tiga orang belum dipastikan," ujar Gatot di Mabes TNI kemarin.
Dia mengklaim kondisi seluruh sandera dalam kondisi sehat meskipun dirinya belum berbicara langsung dengan para sandera. Saat ini, pemerintah Indonesia dan Filipina masih membicarakan masalah tersebut di tingkat kementerian yakni Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan.
Sedangkan pada tingkat prosedur pelaksanaan nanti, sambungnya, akan dilakukan oleh masing-masing Panglima TNI, baik dari Indonesia maupun Filipina.
Senin (20/6) pekan lalu, tujuh awak awal kapal tougboat Charles 001 diculik ketika kapal pengangkut batu bara itu berlayar menuju Filipina. Soal batu bara, menurut Gatot, sekitar 96% PLTU di Filipina membutuhkan pasokan batu bara Indonesia. Jaminan keamanan pun, kata Gatot, perlu diperkuat di kedua negara.
(obs)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK