Polisi Terancam Sanksi Jika Tak Laporkan Kekayaan
Reinaldy Sofwan | CNN Indonesia
Jumat, 01 Jul 2016 16:19 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Calon Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal Tito Karnavian mengatakan dirinya akan memberikan sanksi untuk anggota polisi yang tidak membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
"Akan kami berlakukan sanksi internal secara bertahap supaya jangan terjadi goncangan internal," kata Tito usai menghadiri upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-70 di Jakarta, Senin (1/7).
Sanksi itu, kata dia, akan diterapkan bertahap seiring peningkatan kesejahteraan Polri yang juga merupakan salah satu programnya kelak ketika sudah menjabat sebagai Kapolri.
"LHKPN, masalah bisnis, pembelian barang mewah, untuk menekan budaya hedonik dan konsumtif Polri, harus paralel dengan perbaikan kesejahteraan," kata Tito.
Terkait hal ini, Tito menyoroti upah anggota polisi dengan pangkat terendah yang setara dengan upah minimum regional. Selain itu, dia juga menyinggung tunjangan kinerja yang nilainya 57 persen dari gaji.
Di saat yang sama, Tito mengakui kepercayaan publik terhadap Kepolisian masih rendah. Hal ini, kata dia, akan ditegaskan kepada para kepala kepolisian daerah kelak.
Untuk mengatasi masalah itu, Kepolisian akan merespons lebih cepat suara di media sosial maupun pers.
"Ada program-program sekarang untuk menganalisis medianya. Kita bisa melihat sebetulnya suara publik ke mana, sentimen negatifnya ke mana, indeks sentimen positif seperti apa, yang negatifnya harus kita respons," kata Tito.
Selain itu, para kepala satuan wilayah juga akan dia minta untuk banyak turun ke lapangan, bersentuhan dengan masyarakat. "Ya mungkin pola-pola saya sebagai Kapolda Papua, Kapolda Metro Jaya itu juga akan saya minta untuk teruskan," ujarnya.
Sementara Jenderal Badrodin Haiti yang saat ini masih menempati kursi Kapolri meminta Tito untuk melakukan pembenahan internal dari hulu ke hilir. "Artinya mulai dari rekrutmen sampai pensiun kan ada tahapan."
Dia berharap Tito lebih memerhatikan setiap tahapan yang dilalui anggota Polri, mulai dari perekrutan, pendidikan, pengembangan, pembinaan karir, hingga masalah jabatan dan pengakhiran dinas.
"Kalau pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, supaya pencegahan, penangkalan itu harus diutamakan. Kemudian kalau penegakan hukum itu harus tegas dan tidak diskriminatif," kata Badrodin.
Tito diharapkan bisa memberikan perlindungan pada kelompok yang rentan diskriminasi. Selain itu, Badrodin ingin Polri kelak lebih berkontribusi dalam pemersatuan bangsa.
"Rekatkan persatuan bangsa, dan juga jadi penegak toleransi," ujarnya. (pit)
"Akan kami berlakukan sanksi internal secara bertahap supaya jangan terjadi goncangan internal," kata Tito usai menghadiri upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-70 di Jakarta, Senin (1/7).
Sanksi itu, kata dia, akan diterapkan bertahap seiring peningkatan kesejahteraan Polri yang juga merupakan salah satu programnya kelak ketika sudah menjabat sebagai Kapolri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terkait hal ini, Tito menyoroti upah anggota polisi dengan pangkat terendah yang setara dengan upah minimum regional. Selain itu, dia juga menyinggung tunjangan kinerja yang nilainya 57 persen dari gaji.
"Ada program-program sekarang untuk menganalisis medianya. Kita bisa melihat sebetulnya suara publik ke mana, sentimen negatifnya ke mana, indeks sentimen positif seperti apa, yang negatifnya harus kita respons," kata Tito.
Selain itu, para kepala satuan wilayah juga akan dia minta untuk banyak turun ke lapangan, bersentuhan dengan masyarakat. "Ya mungkin pola-pola saya sebagai Kapolda Papua, Kapolda Metro Jaya itu juga akan saya minta untuk teruskan," ujarnya.
Sementara Jenderal Badrodin Haiti yang saat ini masih menempati kursi Kapolri meminta Tito untuk melakukan pembenahan internal dari hulu ke hilir. "Artinya mulai dari rekrutmen sampai pensiun kan ada tahapan."
Dia berharap Tito lebih memerhatikan setiap tahapan yang dilalui anggota Polri, mulai dari perekrutan, pendidikan, pengembangan, pembinaan karir, hingga masalah jabatan dan pengakhiran dinas.
"Kalau pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, supaya pencegahan, penangkalan itu harus diutamakan. Kemudian kalau penegakan hukum itu harus tegas dan tidak diskriminatif," kata Badrodin.
Tito diharapkan bisa memberikan perlindungan pada kelompok yang rentan diskriminasi. Selain itu, Badrodin ingin Polri kelak lebih berkontribusi dalam pemersatuan bangsa.
"Rekatkan persatuan bangsa, dan juga jadi penegak toleransi," ujarnya. (pit)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK