Polemik Taksi, Rudiantara Sebut Ia Hanya Penjaga Stadion

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara tak berbicara banyak terkait penyelesaian konflik eksistensi moda transportasi umum berbasis layanan online. Menurut Rudi, dirinya dalam konflik ini hanya berstatus sebagai "penjaga stadion".

Rudi menjelaskan Kemenkominfo tidak memiliki kewenangan untuk melarang sopir Uber ataupun Grab Car beroperasi di jalanan karena itu bukanlah kewenangan mereka. Kewenangan mereka ada di akhir jika nantinya operasional Uber dan Grab Car benar-benar dilarang.

"Jika target dua bulan Uber dan Grab tidak memenuhi persyaratan maka wasit akan mengangkat bendera dan penjaga akan menutup gerbang," kata Rudi saat ditemui di kantor Kemenkopolhukam, Kamis (24/3).

Lihat juga: Transportasi Online Diminta Berbadan Hukum Paling Lama 31 Mei

Makna dari penjelasan Rudi itu adalah jika Kemenkopolhukam selaku wasit yang memperhatikan semuanya mengatakan Uber dan Grab tak mampu menyelesaikan tugas sampai batas akhir maka dia akan memerintahkan Menkominfo untuk memblokir operasional aplikasi Uber dan Grab.

Namun untuk sekarang, kata Rudi, operasional Uber dan Grab tidak akan dipermasalahkan setidaknya untuk dua bulan ke depan. Jika dalam dua bukan tak ada perkembangan maka pemerintah akan mengambil tindakan tegas.

"Sementara ini berjalan apa adanya sampai Uber dan Grab menyelesaikan persyaratan sebagaimana aturan dari sektor transportasi," katanya.

Lihat juga: Ahok: Tidak Perlu Atur Tarif Taksi Berbasis Daring

Sebelumnya Pemerintah Indonesia memutuskan masa transisi agar Uber dan Grab berbenah mengurus izin usahanya dipatok selama dua bulan. Itu artinya Grab dan Uber diberi waktu hingga akhir Mei 2016 untuk berbenah.

"Kesepakatan terakhir kami beri waktu dua bulan, sampai 31 Mei 2016, agar Uber dan Grab bekerja sama dengan transportasi umum yang sah atau mendirikan badan usaha sendiri," kata Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Kamis (24/3).

Jonan menjelaskan jika Grab atau Uber mau mendirikan badan usaha maka mereka semua harus memiliki izin perusahana transportasi.

Lihat juga: Jika Tersaingi, Kemenhub Minta Organda Tingkatkan Pelayanan

Sedangkan jika ingin tetap menjadi aplikasi maka mereka harus menjalin kerja sama dengan perusahaan yang sudah ada, baik taksi ataupun rental mobil. (pit)