Hidayat Nur Wahid: Jonan Harus Minta Maaf

Abi Sarwanto | CNN Indonesia
Kamis, 07 Jul 2016 14:00 WIB
Pejabat yang bertanggung jawab atas ketidaksiapan infrastruktur arus mudik sehingga diduga mengakibatkan korban jiwa diminta untuk mengundurkan diri.
Pejabat yang bertanggung jawab atas ketidaksiapan infrastruktur arus mudik sehingga diduga mengakibatkan korban jiwa diminta untuk mengundurkan diri. (ANTARA FOTO/Umarul Faruq)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pejabat yang bertanggung jawab atas ketidaksiapan infrastruktur arus mudik sehingga diduga mengakibatkan korban jiwa diminta untuk mengundurkan diri.

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid menyatakan perlu ada pejabat terkait yang mengundurkan diri karena terdapat sedikitnya 12 korban meninggal dunia yang diduga kelelahan akibat antrean panjang dalam arus mudik. Hal itu, kata dia, sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Hidayat mencontohkan, mundurnya pejabat akibat gagal mengatasi kemacetan panjang saat libur Natal 2015, pernah dilakukan mantan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Djoko Sasono, akhir Desember lalu.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya kira itu tradisi yang layak dipertimbangkan. Apalagi ada yang meninggal sampai 18 orang, dan itu mungkin baru kejadian pertama di dunia orang meninggal dalam jumlah banyak akibat kemacetan parah," kata Hidayat di kediamannya, di Jakarta, Kamis (7/7).
Selain itu, Hidayat menyayangkan sikap pemerintah yang seolah tidak menunjukan empati dengan saling menyalahkan antar kementerian. Menurutnya, hal itu bukan merupakan cara penyelesaian masalah yang baik.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini meminta pemerintah melalui Presiden Joko Widodo dan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, paling tidak harus meminta maaf atas peristiwa meninggalnya pemudik saat menghadapi kemacetan.

"Menurut saya pemerintah penting untuk menyampaikan permintaan maaf‎ dan belasungkawa kepada mereka yang menjadi korban kemacetan," ujarnya.

Hidayat menyarankan, untuk mengantisipasi kejadian berulang pada arus balik, pemerintah dapat menggratiskan pengguna jalan tol yang menuju Jakarta.

Selain itu, dia meminta agar koordinasi antar instansi seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan pihak Kepolisian ditingkatkan agar tidak ada saling lempar tanggung jawab.

Di sisi lain, menurut Anggota Komisi V Fraksi Gerindra Nizar Zahro, menilai belasan korban meninggal dunia merupakan bukti buruknya koordinasi pemerintah dalam mengelola manajemen mudik tahun ini.

"Semestinya pengalihan arus mudik pada jalur tol yang baru. Pengalihan arus harus cermat, terutama pembatasan volume kendaraan," ujarnya melalui pesan singkat.
Menteri Perhubungan Ignasius Jonan sebelumnya tidak percaya 12 orang meninggal karena kemacetan parah selama di Brebes. Menurutnya, korban jiwa meninggal karena penyakit yang diidap sebelum mudik.

Sementara itu, Dinas Kesehatan Brebes berkata, para pemudik Brebes mengalami kelelahan berat dan menyebutkan indikasi awal yang dialami korban seperti muntah-muntah, pusing, hingga indikasi serangan jantung. (asa)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER