Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid menyatakan perlu ada pejabat terkait yang mengundurkan diri karena terdapat sedikitnya 12 korban meninggal dunia yang diduga kelelahan akibat antrean panjang dalam arus mudik. Hal itu, kata dia, sebagai bentuk pertanggungjawaban.
Hidayat mencontohkan, mundurnya pejabat akibat gagal mengatasi kemacetan panjang saat libur Natal 2015, pernah dilakukan mantan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Djoko Sasono, akhir Desember lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini meminta pemerintah melalui Presiden Joko Widodo dan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, paling tidak harus meminta maaf atas peristiwa meninggalnya pemudik saat menghadapi kemacetan.
Hidayat menyarankan, untuk mengantisipasi kejadian berulang pada arus balik, pemerintah dapat menggratiskan pengguna jalan tol yang menuju Jakarta.
Selain itu, dia meminta agar koordinasi antar instansi seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan pihak Kepolisian ditingkatkan agar tidak ada saling lempar tanggung jawab.
Di sisi lain, menurut Anggota Komisi V Fraksi Gerindra Nizar Zahro, menilai belasan korban meninggal dunia merupakan bukti buruknya koordinasi pemerintah dalam mengelola manajemen mudik tahun ini.
"Semestinya pengalihan arus mudik pada jalur tol yang baru. Pengalihan arus harus cermat, terutama pembatasan volume kendaraan," ujarnya melalui pesan singkat.
Sementara itu, Dinas Kesehatan Brebes berkata, para pemudik Brebes mengalami kelelahan berat dan menyebutkan indikasi awal yang dialami korban seperti muntah-muntah, pusing, hingga indikasi serangan jantung. (asa)