Berdasarkan data dari BKD pada hari pertama masuk kerja setelah lebaran, sebanyak 6.702 PNS Jakarta tak hadir di antaranya tanpa keterangan dan sebanyak 1.217 karena sistem absensi mati. Sementara PNS yang terlambat sebanyak 1.733 orang, dari total 72.697 PNS. Jumlah yang tidak hadir tersebut tidak termasuk para guru yang memang masih libur hingga 18 Juli mendatang.
Saat sidak, Djarot mendatangi Bagian Umum Kesekretarian Dewan didampingi Kepala BKD Agus Suradika, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan (Kominfomas) Dian Eko Wati, dan Sekretaris Dewan Muhammad Yuliadi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sakit apa ini? Aku enggak percaya. Sakitnya dipaskan tanggal 11 sama 12. Itu sakit apa bolos? Berarti sekarang sama besok. Ini masak sakit diatur, ini sakit terencana," kata Djarot di Balai Kota, Jakarta, Senin (11/7).
Selesai dari Bagian Umum, Djarot beralih menuju Bagian Persidangan dan Bagian Keuangan, dilanjutkan mendatangi Biro Umum dan BKD di Blok G, Balai Kota, Jakarta.
Terkait sistem absensi yang mati, input data PNS harus dilakukan secara manual. Djarot menyatakan, matinya saluran absen tersebut bukan karena kesengajaan karena bisa merugikan PNS itu sendiri.
"Coba dicek ya. Offline ada dua, disengaja atau betul-betul error. Dipastikan nanti," kata Djarot kepada Kadis Kominfomasi Dian Eko Wati saat sidak.
Dian menduga, penyebab matinya sistem adalah karena permasalahan jaringan internet dan terdapat kabel fiber optik yang digigit tikus selama masa liburan. Sistem offline tersebut kemungkinan berasal dari institusi sekolah yang libur hingga 17 Juli dan kelurahan.
"Ini tidak bolah lagi terulang meski libur lama. Tetap harus ada petugas khusus yang mengawasi dan memilihara mesin itu sebab tidak bisa ditinggal lama, kemudian mati, digigit tikus," kata Djarot.
Djarot menegaskan, kantor pelayanan seperti kantor kelurahan, puskesmas, dan kecamatan tak boleh dalam keadaan mati. Sistem offline mengakibatkan tak bisa mencatat PNS yang hadir di institusi tersebut. Sehingga menurut Djarot, jumlah enam ribu PNS yang tak hadir dapat berkurang. (rdk)