Realisasi Anggaran DKI Jakarta Tahun Lalu Tak Capai Target

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyebut realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015 tak mencapai target. Pendapatan diluar yang dicanangkan sejak awal. Sementara realisasi belanja juga tak maksimal.

"Pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp56,30 triliun dan terealisasi sebesar Rp44,20 triliun atau 78,51 persen," kata Gubernur yang biasa disapa Ahok itu dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Jumat (24/6).

Pilihan Redaksi Tolak Ahok Resmikan RPTRA, Massa Lempari Polisi dengan Batu Ahok Tak Takut Penolakan Massa di Penjaringan ICW Desak KPK Ungkap Dugaan Aliran Dana ke Teman Ahok Kelola Sampah Bantargebang Sendiri, Ahok Gandeng Bekasi

Pendapatan daerah itu bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi Rp33,68 triliun atau 88,73 persen dari target; pendapatan transfer Rp8,64 triliun atau 54,85 persen; dan realisasi Lain-lain pendapatan yang sah Rp1,88 triliun atau 72,65 persen.

Sementara realisasi belanja daerah juga tak maksimal dari anggaran yang telah disediakan. Realisasi belanja tidak langsung mampu mencapai angka 90,11 persen atau sebesar Rp20,20 triliun. Sementara belanja langsung yang terdiri dari belanja peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi, dan jaringan, hanya 60,82 persen dari anggaran sebesar Rp36,70 triliun.

Belanja daerah itu digunakan diantaranya untuk pengembangan sistem transportasi, antisipasi banjir, dan pembangunan rumah susun.

Sedangkan realisasi pembiayaan daerah yaitu; penerimaan pembiayaan sebesar Rp9,20 triliun dan pengeluaran pembiayaan pada tahun 2015 sebesar Rp5,45 triliun.

Sementara itu, DPRD DKI Jakarta menilai realisasi anggaran oleh Pemprov tidak maksimal.

"Penyerapan belanja daerah itu kan hanya 60 persen dari total anggaran yang disediakan jadi sangat tidak maksimal. Ada 40 persen anggaran negara yang tidak tergunakan," kata Wakil Ketua DPRD Triwisaksana yang sekaligus menjadi pimpinan sidang pada paripurna ini.

Kedepannya, Triwisaksana meminta agar pemerintah melakukan langkah-langkah antisipatif seperti pelelangan dini.

Triwisaksana menyarankan agar Pemprov tidak terlalu sering merotasi pejabat karena dianggap menghalangi percepatan penyerapan anggaran. Selama tahun 2016, Ahok tercatat sudah merombak pejabat di lingkungan Pemprov Jakarta sebanyak tiga kali. (sur)