DPR Minta Pemerintah Beberkan Enam Poin Penting Kasus Vaksin

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi kesehatan menuntut pemerintah membeberkan enam hal pokok terkait kasus vaksin palsu.

Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan berkenaan dengan Rapat Kerja Komisi IX DPR dengan lintas kementerian dan lembaga terkait penanganan vaksin palsu yang akan dilakukan pada hari ini pukul 14.00 WIB, ada beberapa hal pokok yang perlu dijawab oleh pemerintah. “Dalam hal ini khususnya Kementerian Kesehatan,” ucap Saleh dalam keterangannya yang diterima CNNIndonesia, Kamis (14/7).

Lihat juga: Menkes Tak Mau Ungkap Fasilitas Kesehatan Pengguna Vaksin

Saleh menyatakan hal-hal pokok tersebut yaitu pertama, pemerintah harus menjelaskan isi kandungan vaksin palsu yang sudah beredar dan dipakai masyarakat. “Bersamaan dengan itu, diperlukan juga jawaban terkait tingkat keberbahayaan kandungan vaksin itu bagi anak-anak yang diimunisasi,” ujarnya.

Lihat juga: 14 Rumah Sakit Swasta di Jakarta Gunakan Vaksin Palsu

Kedua, kata Saleh, pemerintah diharapkan dapat membuka secara transparan nama-nama fasilitas pelayanan kesehatan yang telah memakai vaksin palsu. “Perlu juga penjelasan tambahan apakah fasilitas pelayanan kesehatan tersebut menggunakannya secara tidak sengaja atau sengaja,” tuturnya.

Lihat juga: Pemerintah Diminta Segera Publikasikan Kandungan Vaksin Palsu

Ketiga, lanjut dia, pemerintah diharapkan dapat mengungkapkan secara terbuka tentang jaringan produksi, distribusi, dan seluruh orang yang terlibat dalam peredaran vaksin tersebut. Termasuk di dalamnya jika ada kemungkinan paramedis, staf administrasi, bahkan kalau perlu petugas kebersihan di fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan tersebut.

Lihat juga: Polri: 14 Rumah Sakit Terindikasi Gunakan Vaksin Palsu

Selanjutnya yang keempat, pemerintah diminta dapat memberikan jaminan atas ditegakkannya hukum secara adil kepada pihak-pihak yang terlibat dalam peredaran vaksin palsu. Dengan begitu, kasus serupa diharapkan tidak terulang lagi di masa yang akan datang.

Adapun yang kelima, ujar politisi PAN itu pemerintah diharapkan dapat memberikan jaminan bahwa peredaran vaksin palsu dapat dihentikan dalam waktu dekat. Penjelasan yang diperlukan tentu terkait dengan bagaimana cara pemerintah menghentikannya sehingga kepercayaan masyarakat dapat dikembalikan.

Lihat juga: Peredaran Vaksin Palsu

Sementara itu yang keenam, pemerintah diharapkan dapat menjelaskan secara baik terkait penanganan yang akan dilakukan pada anak-anak yang kebetulan telah diimunisasi dengan vaksin palsu. “Ini menjadi penting mengingat wacana vaksin ulang masih menjadi perdebatan di masyarakat,” ucap Saleh. (obs)