PK Ditolak, Hakim Perintahkan Segera Eksekusi Mati Freddy

Priska Sari | CNN Indonesia
Jumat, 22 Jul 2016 16:51 WIB
Adanya keputusan ini akan membuat pihak kejaksaan lebih mudah mempercepat proses eksekusi mati y ang rencananya digelar setelah musim hujan berlalu tahun ini.
Terpidana mati kasus narkoba Freddy Budiman (kiri), menunjukkan surat permohonan tobat nasuha pada sidang PK di Pengadilan Negeri Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (25/5). Seluruh proses hukum termasuk PK tidak dikabulkan hakim, sehingga Freddy segera dieksekusi mati. (Antara Foto/Idhad Zakaria)
Jakarta, CNN Indonesia -- Mahkamah Agung akhirnya menolak Peninjauan Kembali (PK) bandar narkoba Freddy Budiman. Pengajuan PK Freddy ditolak dengan alasan keputusan di pengadilan tingkat sebelumnya telah benar dan sesuai.

Freddy sebelumnya telah divonis hukuman mati oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tahun 2013. Dia ditangkap karena terlibat penyelundupkan 1,4 juta butir ekstasi dari China.

Merasa tak terima, Freddy kemudian mengajukan banding atas putusan tersebut. Namun di tingkat Pengadilan Tinggi sampai tingkat kasasi bandingnya ditolak. Hingga akhirnya Freddy mengajukan PK dan kembali ditolak.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ditolak karena keputusan di pengadilan tingkat sebelumnya sudah benar. Majelis hakim tidak perlu banyak pertimbangan lagi," ujar Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat MA Ridwan Mansyur saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (22/7).

Ridwan menuturkan, adanya keputusan ini akan membuat pihak kejaksaan lebih mudah mempercepat proses eksekusi mati. Sebelumnya, Freddy disebut termasuk salah satu terpidana yang akan dieksekusi mati tahun ini.

"Sekarang tinggal tunggu pelaksanaan jaksa untuk eksekusi mati. Kami minta putusan hakim segera dilaksanakan. Kalau ditunda terus bisa-bisa Freddy jadi 'manajer' (narkoba) lagi," kata Ridwan.

Dikutip dari website MA tercantum penolakan PK yang diajukan Freddy. Pengajuan PK didaftarkan pengacara Freddy bernama Untung Sunaryo. Musyawarah sidang ini dilakukan oleh Ketua Majelis Hakim Agung Syarifuddin dengan hakim agung anggota Andi Samsan dan Salman Luthan. Majelis hakim agung telah memutuskan menolak sejak Rabu (20/7). (pit)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER