ANALISIS

Kejutan Sri Mulyani dan Politik Aman Jokowi

Hafizd Mukti Ahmad, CNN Indonesia | Rabu, 27/07/2016 13:59 WIB
Kejutan Sri Mulyani dan Politik Aman Jokowi Menteri Keuangan yang baru Sri Mulyani saat diperkenalkan di depan wartawan oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Jusuf Kalla di teras Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 27 Juli 2016. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Nama-nama pembantu presiden baru diumumkan, ada pergeseran dan ada pula pencopotan. Nama menteri dengan basis profesional, selalu menarik dan diperbincangkan. Namun, para politikus tetap masuk hitungan demi stabilitas pemerintahan.

Presiden Joko Widodo telah mengumumkan, Sri Mulyani Indrawati menggantikan Bambang Brodjonegoro sebagai Menteri Keuangan. Meski telah muncul rumor sebelumnya, tapi keberadaan Sri Mulyani memberikan kejutan.

Ani, sapaan akrab Sri Mulyani, akhirnya kembali ke Indonesia dengan jabatan yang sama dengan 2005. Prestasi dan pengalaman perempuan terkuat ke-23 di dunia versi Forbes ini telah teruji dengan menjabat Direktur Pelaksana Bank Dunia.


Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyebut, Ani sangat teruji di berbagai penugasan di bidang ekonomi dan keuangan. Sri juga menurut Pratikno juga memiliki jaringan dan dipercaya di tingkat internasional.

Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menyebut, kembalinya Ani dalam jajaran Kabinet Kerja sebagai cara menepati janji dan menunjukkan ekspresi kecintaan sebagai warga negara Indonesia.

Profesional baru, seperti Muhadjir Effendy yang menggantikan Anies Baswedan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; Budi Karya Sumadi Menteri Perhubungan menggeser Ignasius Jonan; serta Archandra Tahar seorang pro dari Institut Teknologi Bandung (ITB) menggantikan Sudirman Said di kursi Menteri ESDM, menjadi cara Presiden Jokowi memberikan penilaian layaknya seorang profesional.

Namun itu tidak berlaku di posisi pembantu dengan latar rekam politik. Jokowi melakukan pergeseran 13 posisi kementerian dan lembaga, wajah baru hadir dari sudut partai politik.

Partai Amanat Nasional (PAN) dan Golongan Karya mendapat bagian di Istana setelah partai tersebut memastikan dukungan atas pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Asman Abnur dari PAN menjabat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mendepak Yuddy Chrisnandi. Golkar menempatkan Airlangga Hartarto sebagai Menteri Perindustrian menggantikan Saleh Husin, lagi-lagi dari Partai Hanura.

Hal itu tidak dilakukan di Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal yang sebelumnya milik Marwan Jafar dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang diberikan kepada rekan sesama partai, Eko Putro Sandjojo.

Sedangkan posisi silang jabatan terjadi pada kader NasDem yang menyingkirkan Ferry Mursidan Baldan dari jabatan Menteri Agraria dan Tata Ruang digantikan Sofyan Djalil. Gantinya, NasDem diberikan kursi Menteri Perdagangan yang diisi Enggartiasto Lukita.

Dua kader Hanura terdepak dari Kabinet Kerja digantikan kader Golkar dan PAN. Namun, Jokowi memiliki perhitungan yang jeli dengan memberikan langsung posisi strategis untuk Ketua Umum Partai Hanura Wiranto, sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM.

Tak ada penolakan, semua manut dan sepakat. Seluruh pemangku kepentingan politik mampu dirangkul atau mungkin sebagai balas jasa karena berbeloknya dukungan Golkar dan PAN ke pemerintah.

Hanura, meskipun hanya diberikan satu jabatan, dipastikan tak akan kecewa. Kekuatan pemerintah secara politik dipastikan tak terbendung, delapan dari 10  partai sudah digenggam Jokowi.

Hitung-hitungan stabilitas politik berada di parlemen, lantaran Istana tak mungkin menghadirkan koalisi-oposisi. Hanya Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengaku berada di luar pemerintah.

Jika Partai Demokrat masuk dalam oposisi, maka hanya 174 kursi saja di parlemen yang dikuasi oposisi, sedangkan jokowi memegang sisa 386 kursi alias mutlak.

Sulit membendung banyak kebijakan sekelas undang-undang yang menjadi payung hukum semua aturan di negeri ini, saat mayoritas suara menjadi milik Istana.

Hans Kelsen, penganut hukum positivisme, mengatakan, oposisi mesti ada dalam parlemen bagimanapun caranya, untuk menjamin pemerintah berjalan secara efektif atau ada yang mengatakan "NO" dan memberikan pandangan dari sudut luar pemerintah dengan tidak takut akan risiko atau ancaman penguasa.

Sangat mungkin Jokowi melaju cepat dengan meredam segala kemungkinan ancaman politik melalui perombakan kabinet atau cara lain yang mengerdilkan opoisisi. Namun selayaknya oposisi dijadikan sebagai sebuah sistem pengereman mobil, tak mungkin tercipta mobil dengan kecepatan tinggi tanpa sistem pengereman untuk membuatnya selamat dari 'kecelakaan'. (rdk)