BNPT Pastikan Aspek HAM dalam Pemberantasan Terorisme
Martahan Sohuturon | CNN Indonesia
Rabu, 03 Agu 2016 13:33 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sepakat untuk mengawal revisi Undang-undang Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme agar menjamin aspek hak asasi manusia (HAM).
"Revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme harus jadi lebih baik bagi bangsa ini," kata Imdadun Rahmat, usai menggelar pertemuan tertutup dengan Kepala BNPT, Suhardi Alius, di kantornya, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu (3/8).
Menurutnya, BNPT dan Komnas HAM adalah dua lembaga negara yang diberikan mandat hampir serupa. BNPT harus melindungi seluruh masyarakat dari tindak kekerasan dan kekejaman terorisme. Sementara Komnas HAM diminta untuk melindungi HAM seluruh warga negara, termasuk hak atas hidup dan memperoleh kenyamanan.
Oleh karena itu, Imdadun menambahkan, BNPT dan Komnas juga sepakat meningkatkan kerja sama dan komunikasi terkait hasil temuan masing-masing lembaga dalam penanganan terorisme dan penegakan HAM.
BNPT juga akan melibatkan Komnas HAM untuk memberikan sosialiasi dan pendidikan masalah terorisme kepada masyarakat.
"Komnas HAM akan dilibatkan menjadi narasumber atau ikut merumuskan modul pelatihan yang dapat digunakan BNPT dalam penaganan terorisme, baik dalam pencegahan atau penindakan," ucap Imdadun.
Senada, Suhardi berjanji akan membawa lembaga yang tengah dipimpinnya saat ini agar mampu bersinergi dengan baik bersama Komnas HAM. Menurutnya, penanganan masalah terorisme tidak bisa hanya dikerjakan oleh BNPT seorang diri.
"Komnas HAM itu sebagai balance, agar kerja kami dalam bingkai human rights," tuturnya.
Dia pun menegaskan bahwa peran Komnas HAM sangat dibutuhkan dalam penanganan terorisme. Sebab, sel terorisme berkaitan dengan masalah keberagaman yang menjadi domain Komnas HAM.
"Kita butuh solusi pemecahan yang signifikan," tutur Suhardi.
(asa)
"Revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme harus jadi lebih baik bagi bangsa ini," kata Imdadun Rahmat, usai menggelar pertemuan tertutup dengan Kepala BNPT, Suhardi Alius, di kantornya, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu (3/8).
Menurutnya, BNPT dan Komnas HAM adalah dua lembaga negara yang diberikan mandat hampir serupa. BNPT harus melindungi seluruh masyarakat dari tindak kekerasan dan kekejaman terorisme. Sementara Komnas HAM diminta untuk melindungi HAM seluruh warga negara, termasuk hak atas hidup dan memperoleh kenyamanan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Komnas HAM akan dilibatkan menjadi narasumber atau ikut merumuskan modul pelatihan yang dapat digunakan BNPT dalam penaganan terorisme, baik dalam pencegahan atau penindakan," ucap Imdadun.
"Komnas HAM itu sebagai balance, agar kerja kami dalam bingkai human rights," tuturnya.
"Kita butuh solusi pemecahan yang signifikan," tutur Suhardi.
(asa)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK