Wakil Ketua Komnas HAM, Siti Noor Laila, mengatakan Indonesia memiliki Undang-undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun UU tersebut tak bisa digunakan untuk melindungi hak-hak para aktivis.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat ini, lanjutnya, Komnas HAM tengah mengusulkan revisi UU tersebut dengan melakukan penambahan pasal tentang pembelaan bagi aktivis HAM. Namun hingga kini revisi belum dibahas di DPR RI.
Dia khawatir pelaporan polisi terhadap Haris membuat masyarakat takut memberikan informasi. Karenanya, perlu ada aturan soal perlindungan bagi aktivis yang tidak hanya dilakukan saat terjadi kasus, namun sejak awal ketika akan mengungkap informasi.
Menurut Laila, tulisan yang disampaikan Haris atas pengakuan terpidana mati Fredi Budiman cukup dijadikan bahan evaluasi dan refleksi bagi aparat penegak hukum.
"Saya setuju dengan pernyataan presiden. Mestinya (tulisan) itu jadi bahan evaluasi saja, tidak perlu sampai diproses hukum," ujarnya.
(meg)