Pilkada Jakarta: 'Bola' di Risma, Kuasa di Mega
Basuki Rahmat | CNN Indonesia
Sabtu, 06 Agu 2016 16:09 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Nama Tri Rismaharini masih terus menjadi sorotan partai-partai politik. Dukungan dari kalangan parpol ke Risma untuk maju dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta terus mengalir deras. Sokongan kepada Wali Kota Surabaya itu juga masih kuat mengakar di internal PDI Perjuangan, termasuk dari sang Ketua Umum Megawati.
Sebagai salah satu kader terbaik PDIP, Risma digadang-gadang untuk bisa menjadi orang nomor satu di Jakarta. Bahkan dukungan yang besar kepada Risma juga datang dari eksternal PDIP. Setidaknya lima partai sudah memberi sinyal positif untuk menyodorkan dukungan ke Risma yakni PPP, PKS, PAN, Demokrat, dan PKB. Ini belum termasuk Gerindra yang juga terus menjalin komunikasi intensif dengan PDIP untuk berkoalisi setelah partai besutan Prabowo Subianto itu menutup pintu rapat-rapat untuk Ahok.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Aryo Djojohadikusumo terang-terangan menyebut komunikasi setiap hari dijalin dengan PDIP. Sedangkan PKS yang juga telah tegas menyatakan ingin menyandingkan Risma dengan Sandiaga Uno sejauh ini dalam posisi menunggu sinyal dari PDIP untuk Risma. Pun dengan PPP misalnya, Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu PPP Arwani Thomafi menyebut Risma menjadi kandidat kuat yang akan diusung partainya.
Bila dihitung besarnya dukungan dari partai-partai itu kepada Risma, PDIP bakal jauh menjadi lebih kuat untuk bertarung mengingat total perolehan suara dari lima partai itu pada pileg lalu di Jakarta mencapai 1,5 juta suara. Bila ditambah dengan Gerindra maka terdongkrak tembus menjadi 2 juta suara lebih. Sedikitnya jika ditotal dengan PDIP bisa mencapai sekitar 3,5 juta suara.
Adapun berdasarkan data Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) milik Komisi Pemilihan Umum pusat terdapat 7,4 juta lebih warga ibu kota yang diprediksi masuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap Pilkada DKI Jakarta 2017.
Koalisi gemuk sendiri juga diinginkan PDIP untuk mengamankan perebutan suara di pilkada Jakarta. PDIP sudah menggagas pembentukan koalisi besar untuk lebih memudahkan proses politik dalam pilkada. Pelaksana Tugas DPD PDIP DKI Jakarta Bambang Dwi Hartono menyebut pertemuan dengan bakal calon dari Partai Gerindra, Sandiaga Uno, dan empat partai telah dilakukan. Koalisi besar menjadi pilihan yang realistis bagi partai berlambang banteng moncong putih itu.
Melesatnya nama Risma tak hanya didasarkan pada dukungan yang disuarakan kalangan partai selain Hanura, NasDem, dan Golkar yang sudah mematok dukungan ke kandidat petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Berdasarkan hasil sejumlah survei, nama Risma selalu menempel ketat Ahok. Seperti hasil survei Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia (UI) baru-baru ini. Dalam survei kapabilitas, Risma bertengger di posisi kedua setelah Ahok dengan mendulang skor 7,77, sementara Ahok 7,87. Namun dari sisi lain seperti karakter personalitas yang mencakup integritas moral dan temperamen, Risma mengungguli Ahok.
Sebagai partai pemegang kunci di ajang pemilihan kepada daerah Jakarta 2017, PDIP menjadi poros paling strategis di antara 10 partai yang memiliki kursi di DPRD. PDIP memegang kendali di ibu kota dengan raupan perolehan suara sebesar 1.231.843 suara atau 28 kursi saat pemilihan legislatif 2014 lalu.
Dengan posisi PDIP yang di atas angin, Ahok pun berupaya merapat meski Gubernur Jakarta itu sudah mengantongi syarat dukungan untuk maju melalui jalur independen. Namun sampai sejauh ini belum turun restu dari Mega untuk mendukung Ahok.
Bicara ideal, baik di akar rumput maupun di level elite PDIP, kompak satu suara untuk mengusung pasangan calon sendiri. Dua nama dari kalangan internal PDIP yang mencuat dan santer untuk diusung adalah Risma dan Djarot Saiful Hidayat. Namun partai yang dikomandoi Megawati ini masih terus mengkalkulasi skenario meski bisa mengusung pasangan calon sendiri.
Kalangan di internal DPD PDIP DKI Jakarta bahkan meminta kepada Mega untuk menolak Ahok yang menginginkan meraih dukungan dari PDIP. Mereka sangat mengharapkan Mega mengusung Risma dengan memposisikan sebagai calon gubernur lantaran besarnya dukungan baik dari internal PDIP maupun dari eksternal.
Lantas bagaimana Risma menyikapi besarnya dukungan agar ia angkat koper ke Jakarta? Sampai kemarin sikap orang nomor wahid di ibu kota Jawa Timur itu tetap menyatakan menolak meninggalkan Surabaya. Dalihnya masih serupa dengan yang pernah ia katakan pada awal tahun lalu yaitu ingin fokus membenahi Surabaya dulu hingga masa jabatannya berakhir pada 2020. Risma juga beralasan bahwa masyarakat Surabaya menginginkan dirinya tidak hijrah ke Jakarta.
Namun keinginan Risma untuk tetap di Surabaya itu dimentahkan oleh petinggi PDIP. Elite PDIP yang menjabat Ketua Bidang Kehormatan Partai, Komarudin Watubun mengingatkan bahwa semua kader PDIP tanpa kecuali harus mematuhi instruksi ketua umum. Komarudin menekankan setiap keputusan yang diambil ketua umum pastinya sudah melalui berbagai pertimbangan yang matang dan yang terbaik untuk kepentingan yang lebih besar dan luas.
Komarudin yang menjadi salah satu motor pemenangan pilkada PDIP juga tak bisa menerima bila Risma beralasan warga Surabaya masih menginginkan dirinya memimpin. Keputusan yang nantinya bakal diambil Mega, kata anggota DPR itu tentunya tak bisa ditolak oleh kader, termasuk Risma karena sebagai ketua umum Mega memiliki hak prerogatif.
Dalam hitungan hari ke depan, Risma bakal menghadap Mega. Kepastian akan "nasib" Risma bakal segera ditentukan. Kini bola pilkada Jakarta ada di tangan Risma, namun kuasa ada di genggaman Mega.
(obs)
Sebagai salah satu kader terbaik PDIP, Risma digadang-gadang untuk bisa menjadi orang nomor satu di Jakarta. Bahkan dukungan yang besar kepada Risma juga datang dari eksternal PDIP. Setidaknya lima partai sudah memberi sinyal positif untuk menyodorkan dukungan ke Risma yakni PPP, PKS, PAN, Demokrat, dan PKB. Ini belum termasuk Gerindra yang juga terus menjalin komunikasi intensif dengan PDIP untuk berkoalisi setelah partai besutan Prabowo Subianto itu menutup pintu rapat-rapat untuk Ahok.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Aryo Djojohadikusumo terang-terangan menyebut komunikasi setiap hari dijalin dengan PDIP. Sedangkan PKS yang juga telah tegas menyatakan ingin menyandingkan Risma dengan Sandiaga Uno sejauh ini dalam posisi menunggu sinyal dari PDIP untuk Risma. Pun dengan PPP misalnya, Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu PPP Arwani Thomafi menyebut Risma menjadi kandidat kuat yang akan diusung partainya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bila dihitung besarnya dukungan dari partai-partai itu kepada Risma, PDIP bakal jauh menjadi lebih kuat untuk bertarung mengingat total perolehan suara dari lima partai itu pada pileg lalu di Jakarta mencapai 1,5 juta suara. Bila ditambah dengan Gerindra maka terdongkrak tembus menjadi 2 juta suara lebih. Sedikitnya jika ditotal dengan PDIP bisa mencapai sekitar 3,5 juta suara.
Adapun berdasarkan data Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) milik Komisi Pemilihan Umum pusat terdapat 7,4 juta lebih warga ibu kota yang diprediksi masuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap Pilkada DKI Jakarta 2017.
Melesatnya nama Risma tak hanya didasarkan pada dukungan yang disuarakan kalangan partai selain Hanura, NasDem, dan Golkar yang sudah mematok dukungan ke kandidat petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Berdasarkan hasil sejumlah survei, nama Risma selalu menempel ketat Ahok. Seperti hasil survei Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia (UI) baru-baru ini. Dalam survei kapabilitas, Risma bertengger di posisi kedua setelah Ahok dengan mendulang skor 7,77, sementara Ahok 7,87. Namun dari sisi lain seperti karakter personalitas yang mencakup integritas moral dan temperamen, Risma mengungguli Ahok.
Sebagai partai pemegang kunci di ajang pemilihan kepada daerah Jakarta 2017, PDIP menjadi poros paling strategis di antara 10 partai yang memiliki kursi di DPRD. PDIP memegang kendali di ibu kota dengan raupan perolehan suara sebesar 1.231.843 suara atau 28 kursi saat pemilihan legislatif 2014 lalu.
Dengan posisi PDIP yang di atas angin, Ahok pun berupaya merapat meski Gubernur Jakarta itu sudah mengantongi syarat dukungan untuk maju melalui jalur independen. Namun sampai sejauh ini belum turun restu dari Mega untuk mendukung Ahok.
Bicara ideal, baik di akar rumput maupun di level elite PDIP, kompak satu suara untuk mengusung pasangan calon sendiri. Dua nama dari kalangan internal PDIP yang mencuat dan santer untuk diusung adalah Risma dan Djarot Saiful Hidayat. Namun partai yang dikomandoi Megawati ini masih terus mengkalkulasi skenario meski bisa mengusung pasangan calon sendiri.
Kalangan di internal DPD PDIP DKI Jakarta bahkan meminta kepada Mega untuk menolak Ahok yang menginginkan meraih dukungan dari PDIP. Mereka sangat mengharapkan Mega mengusung Risma dengan memposisikan sebagai calon gubernur lantaran besarnya dukungan baik dari internal PDIP maupun dari eksternal.
Lantas bagaimana Risma menyikapi besarnya dukungan agar ia angkat koper ke Jakarta? Sampai kemarin sikap orang nomor wahid di ibu kota Jawa Timur itu tetap menyatakan menolak meninggalkan Surabaya. Dalihnya masih serupa dengan yang pernah ia katakan pada awal tahun lalu yaitu ingin fokus membenahi Surabaya dulu hingga masa jabatannya berakhir pada 2020. Risma juga beralasan bahwa masyarakat Surabaya menginginkan dirinya tidak hijrah ke Jakarta.
Namun keinginan Risma untuk tetap di Surabaya itu dimentahkan oleh petinggi PDIP. Elite PDIP yang menjabat Ketua Bidang Kehormatan Partai, Komarudin Watubun mengingatkan bahwa semua kader PDIP tanpa kecuali harus mematuhi instruksi ketua umum. Komarudin menekankan setiap keputusan yang diambil ketua umum pastinya sudah melalui berbagai pertimbangan yang matang dan yang terbaik untuk kepentingan yang lebih besar dan luas.
Komarudin yang menjadi salah satu motor pemenangan pilkada PDIP juga tak bisa menerima bila Risma beralasan warga Surabaya masih menginginkan dirinya memimpin. Keputusan yang nantinya bakal diambil Mega, kata anggota DPR itu tentunya tak bisa ditolak oleh kader, termasuk Risma karena sebagai ketua umum Mega memiliki hak prerogatif.
Dalam hitungan hari ke depan, Risma bakal menghadap Mega. Kepastian akan "nasib" Risma bakal segera ditentukan. Kini bola pilkada Jakarta ada di tangan Risma, namun kuasa ada di genggaman Mega.
(obs)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK