Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar tidak pernah meminta pihaknya untuk membongkar mafia minyak dan gas di dalam internal Kementerian ESDM.
Menurut dia, saat mengunjungi gedung KPK pada 8 Agustus, Arcandra hanya datang sebagai seorang menteri yang baru dilantik untuk berkenalan dengan pemimpin lembaga negara lainnya.
"Melaporkan sih tidak, seolah dia sudah membawa dokumen. Beliau datang, saya melihatnya sebagai sebuah
courtesy call," kata Agus di gedung KPK, Jakarta Selatan pada Rabu (17/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia pun menilai langkah yang dilakukan Arcandra itu wajar. Menurutnya, kala itu Arcandra sempat menyatakan ingin menjadi menteri yang bertanggung jawab.
"Komitmen dia untuk ke depannya akuntabel," ujar Agus.
Setelah dilantik menjadi Menteri ESDM pada 27 Juli, Arcandra sempat menyambangi gedung KPK. Dia meminta lembaga antirasuah itu membantunya mengevaluasi sistem kerja di kementeriannya. Dia menuturkan kerja sama itu vital untuk mencegah tindak pidana korupsi.
Kala itu, Arcandra mengaku belum sepenuhnya memahami sistem kerja Kementerian ESDM. Dengan menggandeng KPK, dia berharap Kementerian ESDM dapat bekerja lebih transparan dan akuntabel.
"Jadi kerja sama ini untuk mengetahui hal-hal apa yang harus dicegah di kementerian saya ke depannya, terutama proses bisnis," ujar Arcandra di Gedung KPK.
Arcandra tidak akan menargetkan sebuah gebrakan untuk meningkatkan kinerja ESDM. Dia menyatakn dirinya yakin perbaikan sistem bakal mempengaruhi semua sektor kerja di Kementerian ESDM.
Menteri dengan latar belakang profesional itu enggan secara detail membeberkan permasalahan yang ada di Kementerian ESDM. Arcandra meminta masyarakat memberinya waktu untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
(asa)