'Ahok Abaikan Kebudayaan dalam Bangun Jakarta'

Jakarta, CNN Indonesia -- Sejarawan JJ Rizal mengkritik arah pembangunan DKI Jakarta yang terlalu menitikberatkan aspek fisik dibanding nonfisik.

Karena maraknya pembangunan fisik, ruang kota di Jakarta menjadi ruang yang kosong dari interaksi sosial. Rizal menganggap tak ada nilai budaya dari ruang-ruang kota di Jakarta.

"Pembangunan kita itu terlalu material, tidak memperhatikan aspek kultur. Maka ruang kota menjadi ruang yang gersang, tidak punya keadaban dan jiwa. Karena itu pusat dokumentasi kita, museum kita, tidak terurus karena pikiran kita hanya untuk infrastruktur," ujar Rizal di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Jumat (26/8).

Lihat juga: Rizal Ramli Kritik Keberadaan Mal di Jakarta

Pembangunan fisik yang marak dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga dianggap tak membawa dampak positif bagi masyarakat. Itu karena pembangunan cenderung hanya berpihak pada kalangan tertentu.

Rizal pun menagih janji Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang pada masa kampanye Pilkada 2014 berkata hendak membangun Jakarta Baru. Kenyataannya, menurut Rizal, Jakarta sampai hari ini belum menjadi milik semua golongan masyarakat.

"Kalau lihat dari proyek reklamasi saja sudah jelas pembangunan itu untuk siapa. Proyek perbaikan kampung kan tidak jalan. Harusnya itu jalan karena dulu saat Jokowi-Ahok naik mereka kan visinya Jakarta baru, Jakarta kita bersama. Tapi sekarang banyak peraturan orientasinya pada kepentingan warga kelas menengah ke atas. Warga kelas bawah mengalami stigmatisasi," katanya.

Lihat juga: Jokowi Bahas Pola Pembangunan Kebudayaan Nasional

Rizal melanjutkan, alih-alih membenahi kampung di Jakarta, Pemprov DKI Jakarta justru semakin sering melakukan penggusuran dalam kurun satu tahun terakhir.

Pemprov DKI Jakarta dalam kurunn satu tahun terakhir telah melakukan penggusuran terhadap warga yang tinggal di bantaran sungai pada kawasan Kampung Pulo, Bukit Duri, Kalijodo, dan Pasar Ikan.

Pemprov DKI Jakarta juga berencana menggusur warga Bukit Duri dan Kampung Akuarium di sisa tahun ini. Ahok bahkan akan mengirim surat peringatan pertama kepada warga Bukit Duri pekan depan.

Lihat juga: Ahok Segera Keluarkan Surat Peringatan untuk Warga Bukit Duri

Sebenarnya Pemprov DKI Jakarta menyediakan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di beberapa daerah sebagai pengganti hunian warga korban penggusuran. Namun solusi itu tidak berjalan optimal. Faktanya, banyak warga yang tidak mampu membayar uang sewa rusunawa yang rata-rata dipatok Rp.300 ribu per bulan. (wis/yul)