Megawati Diminta Harus Serap Aspirasi Warga Miskin Jakarta

Jakarta, CNN Indonesia -- PDI Perjuangan tak boleh salah dalam memutuskan bakal calon gubernur yang akan diusung pada Pemilu Kepala Daerah DKI Jakarta, 2017 mendatang. Keputusan partai berlambang kepala banteng itu harus sejalan dengan aspirasi warga Jakarta, terutama warga miskin di ibu kota yang merupakan basis massa PDI Perjuangan.

"PDI Perjuangan harus mempertimbangkan segala dampak, termasuk dampak politik jika memilih calon yang ditentang oleh rakyat. Partai yang cerdas akan menghindari hal itu (keputusan yang bertentangan dengan rakyat," kata pengamat politik senior dari LIPI, Siti Zuhro saat dihubungi CNNIndonesia.com, Sabtu (27/8) siang di Jakarta.

Jakarta adalah barometer politik nasional. Warga dari seluruh Indonesia memperhatikan setiap peristiwa politik yang berlangsung di ibu kota, termasuk perhelatan Pilkada DKI Jakarta yang digelar awal tahun depan.

Pilihan Redaksi Ahok: Saya dari Dulu Sama Ibu Mega, Enggak Mungkin Ninggalin Ahok Klaim Masih Jalankan Program PDIP PDIP: Demo Tolak Ahok Tak Digerakkan oleh Partai Arahan SBY ke Demokrat: Tak Dukung Ahok untuk Lebih Baik

Atas hal tersebut, Siti mengatakan terlalu beresiko jika PDI Perjuangan memutuskan mendukung calon yang mendapat penolakan dari masyarakat. Rakyat akan mencatat dan mengingat keputusan itu. 

Jika ngotot mendukung calon yang ditentang oleh rakyat, konsekuensinya bakal mengurangi suara PDI Perjuangan pada pesta demokrasi di tahun-tahun berikutnya. "Apalagi akan ada pemilu serentak tahun 2019," ujar Siti.

Calon Alternatif

PDI Perjuangan sampai saat ini masih menggodok sejumlah nama untuk diusung sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta. Sosok seperti Basuki Tjahaja Purnama, Tri Rismaharini, Djarot Syaiful Hidayat hingga Sandiaga Uno masuk dalam daftar kandidat yang berpeluang diusung oleh PDI Perjuangan.

Keputusan final partai berada sepenuhnya di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Meski demikian, di internal partai telah terjadi polarisasi yang mengarah pada persaingan antara kelompok pendukung Ahok, sapaan Basuki, dengan kelompok yang menginginkan partai mengusung calon alternatif selain Ahok.

Kelompok yang terakhir cenderung menginginkan partai mengusung Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta. Siti Zuhro menyebut pilihan yang paling realistis dan aman bagi Megawati saat ini adalah mendengar aspirasi kelompok terakhir.

"Apa yang saya sampaikan ini sepenuhnya merujuk pada pernyataan Masinton Pasaribu (politisi PDIP) dalam sebuah acara survei baru-baru ini yang mengatakan bahwa dua dari tiga kader di tingkat DPP dan DPD tidak mendukung Ahok," tuturnya.

Pun, kata Siti, pernyataan Masinton itu sejalan dengan fakta di lapangan. Yakni semakin banyaknya kelompok masyarakat yang mendeklarasikan dukungan kepada Risma dan penolakan terhadap Ahok. Penolakan terhadap Ahok mayoritas berasal dari kantong-kantong pemukiman padat yang dihuni oleh warga miskin ibu kota.

Bahkan, Kamis (25/8) lalu, Kantor DPP PDI Perjuangan di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat didemo oleh ratusan warga dari sejumlah organisasi. Mereka mendesak partai tidak memberikan dukungan kepada calon petahana Basuki Tjahaja Purnama.

Siti mengatakan, tekanan dari akar rumput sebenarnya bisa menjadi momentum bagi PDI Perjuangan untuk membuktikan citra mereka sebagai 'partai wong cilik'. Caranya, menurut Siti adalah dengan tidak mengambil keputusan yang elitis, yang tidak berpijak pada aspirasi akar rumput. 

"Mereka itu orang-orang yang disingkirkan Ahok. Warga miskin yang rumahnya digusur Ahok. Mereka itu basis massa PDI Perjuangan. Kalau keputusan Mega tidak sejalan dengan basis massa partainya, resikonya nanti, (pemilu) 2019," ujar Siti. (wis/obs)