Suara Politik Penyandang Disabilitas Rentan Dimanipulasi

Wishnugroho Akbar | CNN Indonesia
Jumat, 02 Sep 2016 09:52 WIB
Alat bantu untuk penyandang disabilitas pada pemilu belum memadai. Untuk kelompok tunanetra, KPU belum menyediakan template braille.
Ilustrasi penyandang disabilitas. Suara mereka dalam pemilihan umum masih rentan dimanipulasi. (Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Institusi politik terutama lembaga penyelenggara pemilihan umum di Indonesia belum maksimal dalam memenuhi kebutuhan para penyandang disabilitas dalam setiap perhelatan pemilu. Suara para penyandang disabilitas dalam pesta demokrasi masih rentan dimanipulasi.

"Di bidang politik, kebanyakan hanya dimanfaatkan. Seperti pemilih tunanetra dalam pilkada, yang suara pilihannya bisa dimanipulasi," kata istri almarhum Gus Dur, Sinta Nuriyah Wahid, di Jakarta, Kamis (1/9).

Alat bantu untuk penyandang disabilitas pada pemilu memang belum memadai. Untuk kelompok tunanetra, misalnya, Komisi Pemilihan Umum belum menyediakan template braille dan hanya menyediakan tenaga pendamping.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Para pendamping itu bertugas mendampingi penyandang tunanetra saat proses pencoblosan di bilik suara. Resikonya, suara kelompok tunanetra rentan dimanipulasi.
Sinta menyayangkan hal tersebut. Karena itu, dia berharap pemerintah lebih baik lagi dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

"Kalau Undang-Undangnya, sih, sudah mengatur segalanya dengan baik," kata dia.

Hal serupa juga diutarakan oleh Jonathan Hunter, Country Director Indonesia Australian Volunteers International (AVI). AVI adalah organisasi nonprofit dari Australia yang fokus pada isu-isu kemanusiaan.

Jonathan mengatakan penyandang disabilitas di Indonesia masih terus menghadapi hambatan lingkungan. Akibatnya, mereka sulit untuk memperoleh akses atau kesempatan yang sama dengan masyarakat nondisabilitas dalam berbagai hal seperti kesehatan, pendidikan, lapangan kerja dan akses pelayanan publik.
Jonathan berkata, upaya memenuhi hak-hak para penyandang disabilitas tak bisa sepenuhnya mengandalkan pemerintah. Semua pihak baik lembaga swasta, masyarakat, dan individu bisa membantu pemenuhan hak-hak dan kebutuhan penyandang disabilitas.

Jonathan mencontohkan inisiatif pengelola gedung dalam menyiapkan tangga atau jalur yang bisa dilalui kursi roda. Dengan inisiatif seperti itu, kata dia, dapatmeningkatkan kondisi para penyandang disabilitas.

"Jadi, harus ada dukungan pihak lain. Dan itu bisa dimulai dari diri sendiri," ujar Jonathan. (wis/agk)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER