Komisi Hukum: Filipina Lebih Maju Berantas Narkotika
Abi Sarwanto | CNN Indonesia
Rabu, 07 Sep 2016 07:00 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Komisi III DPR Mulfachri Harahap mengatakan keseriusan pemerintah dalam perang melawan narkotika masih kalah dengan Filipina, yakni mengeluarkan kebijakan menembak mati bagi bandar-bandar narkotik.
"Apa yang dilakukan Filipina jauh lebih maju, sekalipun ada protes dari masyarakat internasional," kata Mulfachri dalam rapat dengar pendapat Komisi III dengan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komisaris Jenderal Budi Waseso di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (6/9).
Pernyataan tersebut merupakan tanggapan Mulfachri atas keterbatasan anggaran, sarana, dan prasarana yang dihadapi oleh BNN dalam mengungkap kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotik.
"Kami mendengar penjelasan BNN, begitu banyak keterbatasan. Dukungan anggaran, misalnya. Itu, kan, bukti kesungguhan mau perang lawan narkoba atau tidak," ujar Mulfachri.
Kepala BNN Budi Waseso menilai persoalan narkotika di Indonesia berbeda dengan Filipina. Situasi wilayah dan status di Indonesia, menurutnya, tidak seperti di Filipina yang sudah menyatakan darurat narkotik.
Meski demikian, Indonesia tak menutup kemungkinan bakal bersikap setegas Filipina kepada bandar narkotik. Meski hal itu butuh pertimbangan secara matang.
"Tergantung bagaimana kesepakatan negara kita. Ekstrem atau tidaknya tergantung cara kita memandang, dan mengambil langkah-langkah. Tidak harus sama seperti Filipina, tapi kita harus melakukan tindakan tegas. Kalau tidak kita akan terus seperti ini," kata Buwas.
Panja Sindikat Narkotika
Dalam rapat kerja itu Komisi III DPR juga sepakat membentuk panitia kerja sindikat narkotika (Panja Sindikat Narkotika) sebagai upaya memerangi peredaran narkotika yang semakin merebak.
Mulfachri mengatakan, tujuan pembentukan Panja ini juga untuk membantu aparat penegak hukum mengungkap kasus-kasus yang ada, termasuk kasus kesaksian mantan terpidana mati Fredi Budiman.
"Ya, termasuk (kasus Fredi), apapun info yang ada harus didalami untuk peroleh kebenaran yang nyata," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (6/9).
(wis/asa)
"Apa yang dilakukan Filipina jauh lebih maju, sekalipun ada protes dari masyarakat internasional," kata Mulfachri dalam rapat dengar pendapat Komisi III dengan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komisaris Jenderal Budi Waseso di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (6/9).
"Kami mendengar penjelasan BNN, begitu banyak keterbatasan. Dukungan anggaran, misalnya. Itu, kan, bukti kesungguhan mau perang lawan narkoba atau tidak," ujar Mulfachri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tergantung bagaimana kesepakatan negara kita. Ekstrem atau tidaknya tergantung cara kita memandang, dan mengambil langkah-langkah. Tidak harus sama seperti Filipina, tapi kita harus melakukan tindakan tegas. Kalau tidak kita akan terus seperti ini," kata Buwas.
Dalam rapat kerja itu Komisi III DPR juga sepakat membentuk panitia kerja sindikat narkotika (Panja Sindikat Narkotika) sebagai upaya memerangi peredaran narkotika yang semakin merebak.
Mulfachri mengatakan, tujuan pembentukan Panja ini juga untuk membantu aparat penegak hukum mengungkap kasus-kasus yang ada, termasuk kasus kesaksian mantan terpidana mati Fredi Budiman.
"Ya, termasuk (kasus Fredi), apapun info yang ada harus didalami untuk peroleh kebenaran yang nyata," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (6/9).
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK