Tokoh Adat NTT: Pemerintah Lamban Selesaikan Sengketa Naktuka

Abraham Utama, CNN Indonesia | Jumat, 09/09/2016 08:00 WIB
Tokoh Adat NTT: Pemerintah Lamban Selesaikan Sengketa Naktuka Ilustrasi. Desa Naktuka di Kecamatan Amfoang Timur, Kupang, minim infrastruktur publik. Warga Timor Leste secara perlahan memanfaatkan daerah itu untuk pertanian dan pemukiman. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pengelola Perbatasan Indonesia-Timor Leste menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh adat Amfoang Timur, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Kamis (8/9). Forum yang dihadiri raja-raja Pulau Timor itu membahas sengketa lahan Naktuka.

Raja Amfoang Robby Mannoh berkata, pemerintah pusat lamban menyelesaikan sengketa yang melibatkan dua negara tersebut. Kawasan itu, kata dia, telah dikuasai dan diolah warga Timor Leste.

"Pertemuan seperti ini sudah sering terjadi dan sudah puluhan kali, tetapi hingga kini hasilnya apa? Tidak ada sama sekali," ujarnya, seperti dilansir Antara.


Robby menuturkan, ia telah memberikan seluruh data kewilayahan yang diminta Kementerian Menteri Dalam Negeri. Namun, data tersebut tidak berujung pada strategi penyelesaian sengketa.

"Kalau mau minta data lagi, data apalagi yang harus kami serahkan. Semuanya sudah kami serahkan ke pemerintah pada pertemuan di Bogor," tuturnya.
Hal senada juga diutarakan Raja Liurai Wehali Malaka, Dominikus Kloit Tey Seran. Ia menyebut beberapa utusan pemerintah pusat pekan ini kembali datang ke desanya untuk mengumpulkan dokumen lahan sengketa.

Utusan pemerintah itu, kata Dominikus, juga mengikuti ritual adat di Desa Manusasi dan Ambeno. Ia heran, perwakilan negara itu datang hanya untuk mengambil data tanpa menawarkan solusi yang jelas.

Ahmad Boyhaki, staf Kementerian Luar Negeri yang datang pada pertemuan itu berusaha menenangkan para petinggi adat di Kupang yang mengeluh. Ia berkata, pemerintah tidak diam melihat persoalan lahan antarnegara itu.

"Masalah perbatasan di Indonesia khususnya di wilayah NTT dan Timor Leste terus diusahakan pemerintah. Daerah atau kawasan tersebut masih dalam masalah," ucapnya.

Ahmad berkata, pemerintah tidak ingin menyelesaikan persoalan itu secara sporadis. Alasannya, pemerintah menghindari sengketa yang justru akan timbul akibat strategi jangka pendek.

"Pada intinya pemerintah pusat tidak menutup mata atas kasus ini. Kami tidak gegabah dalam mengambil keputusan, karena ini berkaitan dengan masalah antarnegara," kata dia.
Sehari sebelum pertemuan itu, Ahmad berkata, pemerintah berencana membangun sarana-prasarana seperti sekolah, puskesmas, dan instalasi penerangan di Naktuka.

"Itu bertujuan agar masyarakat perbatasan merasakan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap warga-warga di perbatasan, khususnya di daerah yang berdekatan dengan lahan sengketa," ujarnya.

Namun, untuk merealiasasikan rencana itu, Ahmad berkata pemerintah harus terlebih dahulu membangun infrastruktur jalan. Jalur menuju Amfoang Timur kini memprihatinkan.

"Pembangunan jalan merupakan hal pertama yang harus dilakukan. Untuk membawa material dan alat berat ke lokasi pembangunan membutuhkan jalan yang baik," tutur Ahmad.

Naktuka, lahan pertanian subur seluas 1.069 hektare, ialah wilayah demarkasi antara Indonesia dan Timor Leste. Naktuka tercatat sebagai bagian dari Timor Timur sebelum provinsi itu secara menjadi negara merdeka pada 2002.

Kini warga Timor Leste di Oecusse tidak hanya memanfaatkan lahan Naktuka untuk perkebunan, tapi juga pemukiman. Masyarakat Amfoang Timur pun berulang kali menolak kehadiran warga asing itu di daerah mereka.
(abm/abm)