Berpaspor Ilegal, Arab Saudi Serahkan 700 WNI ke Filipina

Jakarta, CNN Indonesia -- Otoritas keamanan Arab Saudi mengamankan sekitar 700 warga negara Indonesia yang diduga naik haji secara ilegal menggunakan paspor Filipina. Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Indonesia menyatakan penahanan tersebut berdasarkan laporan intelijen Filipina ke otoritas keamanan Arab Saudi.

Oleh karena itu, menurut Direktur Jenderal Imigrasi Ronny Franky Sompie, para jemaah haji yang diduga ilegal tersebut tidak bisa langsung dipulangkan ke Indonesia. Otoritas Arab Saudi akan menyerahkan para jemaah haji Indonesia itu ke pemerintah Filipina.

Pilihan Redaksi Tak Miliki Izin Ibadah Haji, 229 WNI Ditangkap di Mekkah Jokowi Minta Sisa Kuota Haji Tiga Negara Diberi ke Indonesia WN Filipina Jadi Tersangka Kasus Pemberangkatan Haji Delapan Orang Ditetapkan Tersangka Kasus Haji Ilegal

"Sekarang yang kami lakukan adalah bagaimana saudara kita (jemaah haji) bisa kembali ke Indonesia. Mereka akan kembali ke Filipina. Karena mereka ketika berangkat ke tanah suci Mekkah itu tidak langsung dari Indonesia," ujar Ronny di Gedung Ditjen Imigrasi, Jakarta, Rabu (14/9).

Ronny menyatakan Ditjen Imigrasi telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan otoritas keimigrasian Filipina terkait dengan upaya pemulangan tersebut. Meski demikian, dia mengaku belum bisa memastikan waktu pasti para WNI tersebut bisa segera diterbangkan dari Arab Saudi ke Filipina.

Lebih lanjut, Ronny menegaskan, jemaah haji Indonesia yang diamankan oleh otoritas keamanan Arab Saudi adalah korban tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh sindikat.

Penyelidikan sementara menyebutkan bahwa ratusan WNI tersebut merupakan satu rangkaian dari 177 WNI calon jemaah haji yang sempat diamankan oleh otoritas keamanan Filipina beberapa waktu lalu.

Mantan Kepala Divisi Humas Polri itu mengatakan, proses penyelidikan kasus itu  dilakukan saat para WNI tersebut tiba di Indonesia. Dia menuturkan pemerintah khawatir, didahulukannya penyelidikan akan menggangu proses pemulangan mereka.

"Jadi sementara ini kami masih berupaya mengetahui apakah 700 WNI yang jadi jemaah haji itu sudah bisa diperoleh daftar namanya. Karena yang mengetahui pertama kali itu pihak intelijen dan imigrasi Filipina melalui atase imigrasi dan juga KBRI baik di Arab Saudi maupun Filipina," ujarnya.

Pengawasan Berkala

Sementara itu, Ronny juga menyampaikan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Agama terkait dengan data para jemaah haji. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir permasalahan keimigrasian WNI dalam melaksanakan ibadah haji.

Namun, Ronny kembali menegaskan, Ditjen Imigrasi tengah meningkatkan upaya pencegahan terjadinya pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh WNI. Pencegahan dilakukan dengan melakukan pengawasan secara berkala terhadap setiap WNI yang hendak ke luar negeri.

"Kami sedang berupaya melakukan upaya pencegahan. Bagaimana kami mengetahui ada sekelompok WNI yang berangkat ke luar negeri ternyata mereka bukan berangkat untuk wisata, tapi untuk keperluan seperti berangkat haji, bekerja, dan sebagainya," ujar Ronny.

Sebelumnya, sekitar 700 WNI terdeteksi menggunakan paspor Filipina untuk menunaikan ibadah haji. Pemerintah Filipina berjanji akan membantu proses pemulangan para WNI karena menganggap mereka korban penipuan. (rel/asa)