Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Anggaran DPR menyetujui usulan tambahan anggaran untuk Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun Anggaran 2017. Anggaran kementerian pimpinan Wiranto itu pun bertambah sebesar Rp3,5 miliar.
Ketua Banggar DPR Kahar Muzakir mengatakan, pihaknya tidak mempersoalkan usulan tambahan anggaran Kemenko Polhukam. Dia menilai Wiranto memahami rencana kerja dan jumlah anggaran yang dibutuhkan kementeriannya.
"Apa alasan kami tidak menyetujui, apalagi itu kan Menko. Dia (Wiranto) orang yang paham, kompeten, masak kami persoalkan dia. Saya ngomong soal pertahanan dan keamanan sama beliau saja takut," kata Kahar di Jakarta, Rabu (14/9).
Pagu anggaran Kemenko Polhukam pada tahun anggaran 2017 telah ditetapkan sebesar Rp281.111.952.000. Hal itu berdasarkan Surat Menteri Keuangan No:S-635/MK.02/2016.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, Wiranto menilai jumlah tersebut belum memenuhi kebutuhan operasional. Pihaknya pun mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp3.503.473.000.
Sementara, alokasi anggaran tahun 2016 sebesar Rp 280.915.962.000, menurut Wiranto, telah mencapai realisasi sebesar 57,1 persen hingga awal September 2016. Dia optimistis akan mencapai realisasi anggaran di atas 90 persen hingga akhir tahun ini.
Dalam rapat itu, Wiranto juga menjelaskan rencana kerja pemerintah tahun depan. Kementeriannya mengusung tema memacu pembangunan infrastruktur dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antarwilayah.
Wiranto mengatakan, rencana kerja Kemenko Polhukam memiliki peranan strategis dalam mewujudkan kepastian dan penegakan hukum, stabilitas keamanan dan ketertiban, konsolidasi demokrasi dan efektivitas diplomasi, serta reformasi birokrasi.
Hari ini, Badan Anggaran DPR menggelar rapat kerja dengan Menteri Koordinator tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2017. Rapat itu juga dihadiri Menteri Koordinator lainnya, yaitu Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, dan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.
(abm/agk)