Gubernur Klaim Tak Ada Daerah Rawan Pilkada di Aceh

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur Aceh Zaini Abdullah menyatakan daerahnya dalam kondisi aman menjelang Pilkada serentak 2017. Zaini mengklaim tidak ada daerah rawan di Aceh yang perlu dikhawatirkan selama Pilkada.

"Sebetulnya tidak ada yang rawan. Semua sama saja daerahnya. Cuma ada satu daerah, Aceh timur, karena akan ada pelantikan KIP (Komisi Independen Pemilihan)," kata Zaini usai rapat di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (15/9).

Pilihan Redaksi Bawaslu: Tiga Provinsi Rawan Pelanggaran di Pilkada 2017 Tingkat Kerawanan Pilkada Papua Barat Paling Tinggi Punya Tingkat Kerawanan, Pilkada Jakarta Diyakini Damai Wiranto Ingin Tekan Indeks Kerawanan Pemilu ke Titik Nol

KIP merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang menyelenggarakan Pemilu di Aceh. Berbeda dengan daerah lain di mana Pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).

Terkait pelantikan anggota KIP yang belum selesai, kata Zaini, pihaknya tetap memantau keamanan di Aceh Timur. Dia telah berkoordinasi dengan Menko Polhukam Wiranto terkait penambahan personel keamanan.

"Kami akan lakukan penambahan pengamanan jika diperlukan, tapi itu masih menunggu keputusan Menko Polhukam yang akan koordinasi dengan Mendagri," kata mantan Menteri Kesehatan Gerakan Aceh Merdeka ini.

Meski menganggap situasi di Aceh aman, Zaini tetap mengantisipasi terjadinya konflik. Pemprov Aceh akan mendorong pihak yang bertikai untuk mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.

"Seperti kata beliau, kami harus win win solution, bukan win and lose. Kami mencari mana yang terbaik, yang kita bisa bersama. Kalau yang satu menyalahkan yang lain, ya tidak bisa," ujarnya.

Hari ini Menko Polhukam Wiranto menggelar rapat tertutup dengan Gubernur Aceh Zaini Abdullah di kantornya. Pertemuan itu untuk merespons Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang telah disusun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Indeks itu memprediksi tiga provinsi yang dikategorikan masuk daerah rawan pelanggaran Pilkada, yaitu Provinsi Aceh, Banten, dan Papua Barat. Kerawanan tinggi di tiga provinsi itu muncul atas pertimban (sur/gil)