Gubernur Surati Presiden Terkait Rendahnya Harga Singkong

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo menyurati Presiden Joko Widodo, terkait rendahnya harga singkong di tingkat petani yang saat ini hanya Rp500 per kilogram.

"Terkait turunnya harga singkong, Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo langsung menyikapinya dengan menyurati Presiden Joko Widodo, berisikan usulan untuk pembatasan atau pengurangan impor tapioka," kata Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Fahrizal Darminto, pada rapat pembahasan harga singkong di Bandar Lampung, Jumat (16/9), seperti yang dikutip dari Antara.

Pilihan Redaksi Batasi Harga Pangan, Mendag Bantah Tak Libatkan Pedagang Harga Pangan Dibatasi, Pedagang Belum Tahu Pemerintah Optimistis Penetapan Harga Acuan Bakal Berhasil

Ia menyebutkan, produksi singkong Lampung berdasarkan data BPS pada angka ramalan I tahun 2016 diperkirakan sebesar 7,82 juta ton. Produksi tersebut, lanjutnya, menempati peringkat pertama nasional, dengan luas panen 298.299 hektare dan melibatkan 497.165 petani.

Harga singkong di Provinsi Lampung saat ini mencapai harga terendah, yakni Rp500/kg, sedangkan harga yang selayaknya diterima petani Rp800/kg, sehingga mengakibatkan petani merugi.

"Salah satu merosotnya harga singkong antara lain masuknya impor tapioka dalam jumlah besar," ujar Fahrizal.

Sementara itu, beberapa kesimpulan dihasilkan dalam rapat yang dihadiri oleh KTNA, pelaku usaha pabrik tapioka, BPS, Bulog, dan satuan kerja perangkat daerah terkait harga singkong.

Kesimpulan rapat, yakni mengklarifikasi faktor penyebab turunnya harga singkong karena pengaruh ekonomi global, impor tapioka dari Thailand, kelebihan suplai dari produksi lokal.

Kemudian, perlu dilakukan pembinaan pola tanam dan peningkatan produktivitas dan kualitas untuk meningkatkan daya saing petani singkong, serta komunikasi yang berkesinambungan antara petani, asosiasi pabrik tapioka dan pemerintah dalam rangka pembinaan dan pemantauan.

Selanjutnya, pengembangan dan diversifikasi produk olahan, pembinaan tata niaga singkong dengan melibatkan BUMD, dan mengupayakan adanya penetapan harga pembelian singkong dari pemerintah.