Menteri Tjahjo Minta Anggaran e-KTP Tak Dipotong Sri Mulyani

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap, anggaran untuk pengadaan KTP elektronik tidak dipotong oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Jika memang akan ada pemotongan anggaran, Tjahjo mempersilakan diberlakukan pada pos anggaran yang lain.

Selain berharap tak dipotong, saat ini juga sedang disiasati agar anggaran lain yang programnya bisa ditunda, dialihkan untuk e-KTP.

Pilihan Redaksi KPU Buka Peluang Surat Dukcapil Bisa Digunakan untuk Memilih Ahok Minta Bawaslu Selidiki Dugaan Penggandaan Pemilih Bawaslu DKI: 160 Ribu Warga Belum Punya e-KTP KPU Targetkan 77,5% Partisipasi Pemilih Pilkada Serentak

"Dirjen Dukcapil (Kependudukan dan Catatan Sipil) sedang menyiasati pos lain yang tidak perlu dialihkan untuk menambah pencetakan e-KTP. Kami juga sudah ajukan surat ke Kementerian Keuangan," kata Tjahjo di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (22/9).

Ia juga mengimbau agar warga merekam datanya untuk e-KTP sebelum akhir September ini, terutama di 101 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada serentak. Perekaman data e-KTP ini untuk kepentingan penyusunan daftar pemilih tetap.

Dalam catatan Kemdagri, hingga akhir bulan lalu warga yang telah melakukan perekaman berjumlah 162.047.403 jiwa. Masih ada sekitar 20 juta warga yang belum terekam datanya. Tjahjo menargetkan perekaman data e-KTP seluruh warga dapat rampung pertengahan tahun depan.

Jika perekaman telah selesai, masalah data ganda kependudukan juga diyakini akan hilang.

"Pemerintah ingin ada nomor induk tunggal untuk KTP, asuransi, SIM, paspor, apapun. Oleh karena itu masyarakat saya imbau luangkanlah waktu untuk merekam datanya. Dengan merekam data berarti sudah terjamin data induknya," kata Tjahjo beberapa waktu lalu. (sur)