Ariesman: Izin Reklamasi Terbit Sebelum Era Ahok

Gloria Safira, CNN Indonesia | Selasa, 27/09/2016 01:20 WIB
Ariesman: Izin Reklamasi Terbit Sebelum Era Ahok Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan terdakwa dugaan suap pembahasan Raperda tentang reklamasi di Pantai Utara Jakarta, Presiden Direktur PT Agung Podomor Land, Ariesman Widjaja.Jakarta, Rabu 20 Juli 2016. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia --
Terpidana Mantan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land (APL) Ariesman Widjaja mengatakan, izin reklamasi diketahuinya sudah ada sejak kedudukan gubernur sebelum kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

"Saya tidak ingat pastinya. Izin ini lama, saya tidak hafal pastinya, tapi saya pernah dengar dari pendahulu-pendahulu bahwa ada semacam setoran ke Pemda DKI," kata Ariesman di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Senin (26/9).

Ariesman dihadirkan menjadi saksi terdakwa mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi yang diduga terlibat dalam kasus suap terkait percepatan pembahasan Rencana Peraturan Daerah Reklamasi Pantai Utara Jakarta di DPRD DKI Jakarta.


Ariesman sendiri sudah dijatuhi vonis masing-masing 3 dan 2,5 tahun penjara dengan denda Rp200 juta dan Rp150 juta subsider tiga bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Ia terbukti bersalah karena menyuap Sanusi.
Salah satu perdebatan antara pihak DPRD DKI Jakarta dengan Pemprov DKI selain persoalan izin adalah persoalan tambahan kontribusi yang dibebankan ke pengembang. Namun, Ariesman mengklaim, ia tidak tahu detil tambahan kontribusi yang dibebankan Pemprov DKI.

Meski tidak tahu detail tambahan kontribusi, Ariesman mengatakan, perusahaannya menyetor Rp1,6 triliun kepada Pemprov DKI. Uang itu sebagai bagian dari  tambahan kontribusi untuk dua anak perusahaannya, PT Muara Wisesa Samudra dan PT Jaladri Kartika Ekapakci.

Menurut Ariesman, Rp1,6 triliun bagian dari tambahan kontribusi yang dibayarkan di awal. Namun, ia tidak mengetahui besaran tambahan kontribusi itu sudah dituangkan ke dalam izin yang sudah didapati dua anak perusahaannya.
"Ada tambahan kontribusi dari APL Rp1,6 triliun. Itu di luar kewajiban dan kontribusi 5 persen," ujar Ariesman

Sanusi didakwa menerima suap sebesar Rp2 miliar dari Ariesman. Suap itu diberikan dalam dua termin pembayaran, terkait percepatan penbahasan RTRKSP dan mengakomodasi kepentingan Ariesman dalam ketentuan raperda.

Ia juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang atas dugaan penyimpangan terkait ketidaksesuaian antara harta kekayaan dengan pendapatannya sebagai pegawai negeri sipil. Jaksa tengah menyelediki dugaan penerimaan uang sebesar Rp50 miliar di kalangan anggota dan pemimpin DPRD DKI.

Sebelumnya, Ahok sempat menyatakan akan memberikan data-data yang dibutuhkan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait suap RTRKSP yang dikeluarkan pada masa Gubernur Fauzi Bowo.
"Kalau minta, kami kasih. Kami akan kasih izin prinsip dan izin pelaksanaan yang dikeluarkan Pak Fauzi Bowo dibandingkan yang dikeluarkan pada 1997, dibandingkan dengan kami, beda di mana," kata Ahok, di Balai Kota, Jakarta, Jumat (9/9).

Menurut Ahok, izin reklamasi eraFauzi Bowo tidak membebankan pengembang dengan kontribusi tambahan. Sementara menurut Ahok, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 Tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta, izin reklamasi diberikan dengan tujuan merapikan Pantai Utara Jakarta.
(pit/pit)