Ahok Klaim Bukit Duri Akan Bebas Banjir Usai Digusur
Rabu, 28 Sep 2016 11:10 WIB
Warga dibantu petugas Satpol PP memindahkan barang-barang di bantaran Sungai Ciliwung di kawasan Bukit Duri, Jakarta, Rabu (28/9). (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tak menggubris imbauan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menghentikan sementara penggusuran pemukiman warga di bantaran Sungai Ciliwung, Kawasan Bukit Duri, Jakarta selatan.
Ahok, sapaan Basuki, memerintahkan anak buahnya untuk menggusur pemukiman di Bukit Duri pagi ini dengan alasan karena tak bisa ditunda lagi.
Jika pembongkaran ditunda, menurut Ahok, proyek normalisasi Kali Ciliwung untuk penanganan banjir akan molor. Ahok menjamin jika kawasan itu sudah dinormalisasi, Bukit Duri akan terbebas dari banjir.
Bakal calon petahana di Pilkada DKI 2017 itu beranggapan lebih baik mengorbankan beberapa orang di Bukit Duri, ketimbang jutaan orang yang akan merasakan dampak banjir tersebut.
"Kalau kami kerjakan sekarang kan lumayan. Berarti Bukit Duri akan bebas (banjir). Lalu kami harus bagaimana mengambil keputusan? Kamu mau korbankan jutaan orang atau hanya berapa orang yang keras kepala," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Rabu (28/9).
Menurut Ahok, masih terdapat sekitar 70 Kepala Keluarga (KK) yang menolak pindah ke Rumah Susun Rawa Bebek dari sekitar 363 KK.
Ahok juga menjelaskan alasan lain yang membuatnya harus segera menggusur Bukit Duri. Proyek normalisasi Ciliwung di Bukit Duri itu menggunakan dana APBN yang harus segera diserap sebelum akhir tahun ini. Menurut Ahok, jika dana itu tak digunakan, Menteri Keuangan akan memotong dana untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Sekarang kalau ditunda, duit APBN pergi lagi. Apalagi Menkeu sekarang begitu ketat. Kalo serapan kurang, langsung tahun depan dia potong, enggak mau kasih lagi," tutur Ahok.
Ahok mengaku tak ingin mengulang lagi kesalahan ketika menunda menggusur Kampung Pulo. Penundaan itu menakibatkan Kampung Polo banjir saat hujan deras.
Ahok juga beranggapan normalisasi di Bukit Duri akan meningkatkan harga jual tanah di kawasan itu. Menurut Ahok, itu sudah terjadi di Kampung Pulo, yang berada di seberang Bukit Duri, dengan harga tanah mencapai Rp20 juta per meter persegi.
Penggusuran Bukit Duri telah berlangsung pagi ini. Dalam relokasi itu, terdapat 550 personel gabungan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Jakarta Selatan, Satpol PP, Polri dan TNI. "Ada 550 personel gabungan. Sekitar 300 Satpol PP," kata Camat Tebet, Mahludin, di Bukit Duri.
Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, cekcok mulut sempat terjadi antara warga dan polisi. Seorang warga meminta untuk masuk melihat rumahnya dihancurkan. Namun polisi melarangnya. Situasi penggusuran berjalan kondusif meski warga pada pagi tadi sempat menggelar aksi.
Di sisi lain, proses persidangan perkara gugatan warga (class action) Bukit Duri menuntut penghentian normalisasi Sungai Ciliwung masih bergulir. Ketua Majelis Hakim Riyono pun mengimbau Pemprov DKI Jakarta untuk menghentikan sementara normalisasi Sungai Ciliwung selama persidangan. Riyono juga mengimbau pihak pemerintah supaya tidak melakukan penggusuran karena faktor kekuasaan. (rel/sur)
Ahok, sapaan Basuki, memerintahkan anak buahnya untuk menggusur pemukiman di Bukit Duri pagi ini dengan alasan karena tak bisa ditunda lagi.
Jika pembongkaran ditunda, menurut Ahok, proyek normalisasi Kali Ciliwung untuk penanganan banjir akan molor. Ahok menjamin jika kawasan itu sudah dinormalisasi, Bukit Duri akan terbebas dari banjir.
"Kalau kami kerjakan sekarang kan lumayan. Berarti Bukit Duri akan bebas (banjir). Lalu kami harus bagaimana mengambil keputusan? Kamu mau korbankan jutaan orang atau hanya berapa orang yang keras kepala," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Rabu (28/9).
Menurut Ahok, masih terdapat sekitar 70 Kepala Keluarga (KK) yang menolak pindah ke Rumah Susun Rawa Bebek dari sekitar 363 KK.
Ahok juga menjelaskan alasan lain yang membuatnya harus segera menggusur Bukit Duri. Proyek normalisasi Ciliwung di Bukit Duri itu menggunakan dana APBN yang harus segera diserap sebelum akhir tahun ini. Menurut Ahok, jika dana itu tak digunakan, Menteri Keuangan akan memotong dana untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Sekarang kalau ditunda, duit APBN pergi lagi. Apalagi Menkeu sekarang begitu ketat. Kalo serapan kurang, langsung tahun depan dia potong, enggak mau kasih lagi," tutur Ahok.
Ahok mengaku tak ingin mengulang lagi kesalahan ketika menunda menggusur Kampung Pulo. Penundaan itu menakibatkan Kampung Polo banjir saat hujan deras.
Ahok juga beranggapan normalisasi di Bukit Duri akan meningkatkan harga jual tanah di kawasan itu. Menurut Ahok, itu sudah terjadi di Kampung Pulo, yang berada di seberang Bukit Duri, dengan harga tanah mencapai Rp20 juta per meter persegi.
Penggusuran Bukit Duri telah berlangsung pagi ini. Dalam relokasi itu, terdapat 550 personel gabungan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Jakarta Selatan, Satpol PP, Polri dan TNI. "Ada 550 personel gabungan. Sekitar 300 Satpol PP," kata Camat Tebet, Mahludin, di Bukit Duri.
Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, cekcok mulut sempat terjadi antara warga dan polisi. Seorang warga meminta untuk masuk melihat rumahnya dihancurkan. Namun polisi melarangnya. Situasi penggusuran berjalan kondusif meski warga pada pagi tadi sempat menggelar aksi.
Di sisi lain, proses persidangan perkara gugatan warga (class action) Bukit Duri menuntut penghentian normalisasi Sungai Ciliwung masih bergulir. Ketua Majelis Hakim Riyono pun mengimbau Pemprov DKI Jakarta untuk menghentikan sementara normalisasi Sungai Ciliwung selama persidangan. Riyono juga mengimbau pihak pemerintah supaya tidak melakukan penggusuran karena faktor kekuasaan. (rel/sur)
ARTIKEL TERKAIT
Lihat Semua
BERITA UTAMA
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
