Kemkumham, Polri, dan Kejagung Bahas PP Remisi Siang Ini

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan, Kamis (29/9), lembaganya akan bertemu dengan perwakilan Polri, Kejaksaan Agung dan Kantor Staf Presiden untuk membahas draf revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasyarakatan.

Yasonna berkata, masing-masing lembaga itu akan membawa dokumen berisi rancangan peraturan pemerintah yang menjadi dasar pemberian revisi bagi narapidana tersebut.

"Draf masing-masing lembaga sudah ada. Nanti akan kami padukan. Hari ini akan ada rapat tim kecil di Kemenko Polhukam," ujarnya di Jakarta, Kamis pagi.

Lihat juga: Menkumham Ingin Revisi Aturan Remisi Cepat Selesai

Usai forum itu, kata Yasonna, Kemenkumham akan mengundang sejumlah pakar hukum pada tahap konsinyering. Pemerintah akan mencatat saran dan catatan penting dari para ahli tersebut.

Sebelumnya Yasonna telah bertemu beberapa guru besar ilmu hukum yang menolak rencana revisi PP 99/2012.

Yasonna mengklaim pertemuan itu sepakat menyebut PP remisi sebagai peraturan yang vital dalam konteks penegakan hukum. Mereka memutuskan untuk menunda pembahasan hak-hak yang hendak dilekatkan pada terpidana kasus tindak pidana korupsi.

Lihat juga: Kemkumham Sebut Aturan Remisi Ketat Sebabkan Penjara Penuh

Kepada para guru besar, Yasonna berkata, pemberatan pidana seharusnya ada di tangan pengadilan. Namun, pengadilan kerap menjatuhkan hukuman ringan kepada para pelaku korupsi.

Fenomena itu, menurutnya, akhirnya menyudutkan Kemenkumham sebagai lembaga yang berwenang memberikan remisi.

"Jadi seolah-olah kami yang disalahkan, padahal seharusnya pengadilan yang memberikan hukuman berat," ujar Yasonna.

Lihat juga: Remisi, Hak Koruptor, dan Kapasitas Lapas

(abm)