Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Golkar menyatakan pergantian alat kelengkapan dewan, termasuk mengusulkan Setya Novanto menjadi ketua DPR, diserahkan sepenuhnya ke mekanisme partai melalui fraksi.
Wacana pengangkatan kembali Setnov, panggilan Setya Novanto, muncul setelah Mahkamah Kehormatan Dewan merehabilitasi nama Setya Novanto setelah tersangkut kasus pencatutan nama Presiden Joko Widodo.
Pelaksana Tugas Ketua Fraksi Partai Golkar Kahar Muzakir mengatakan posisi ketua DPR atau pimpinan dewan menjadi kewenangan fraksi.
"Ini memang porsi Golkar jika mau ganti, aneh jika ada yang mau menentang," kata Kahar saat ditemui di gedung DPR/MPR RI, Jumat (30/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Kahar, kalau Partai Golkar memerintahkan FPG untuk mengajukan pergantian alat kelengkapan dewan maka itu harus dilakukan. Dan sebenarnya, kata dia, tidak harus Setya Novanto yang naik menjadi Ketua DPR.
Dia mengatakan bisa saja antara dirinya atau Aziz Syamsuddin yang dipilih untuk menjadi ketua DPR menggantikan Ade Komarudin. Ade juga tak boleh menolak jika dirinya diganti karena itu sudah keputusan fraksi yang merupakan perpanjangan tangan partai.
"Namanya juga kader partai, tak mungkin dia mau seumur hidup harus bergantian. Ini biasa saja," kata dia.
Namun begitu, Kahar mengkonfirmasi bahwa hingga kini Setya Novanto belum memutuskan apakah dia ingin kembali ke kursi pimpinan DPR RI atau tidak.
Kesibukan Setya sebagai ketua umum Partai Golkar dianggap menjadi alasan kenapa dia belum memutuskan.
"Apakah Pak Setya merasa perlu menjadi ketua lagi mengingat kesibukan beliau sekarang, dan beliau belum memutuskan," ujarnya.
(asa)