Mogok Kerja, Pengusaha Ikan Muara Baru Klaim Rugi Rp30 Miliar
CNN Indonesia
Rabu, 12 Okt 2016 06:13 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Paguyuban Pengusaha Perikanan Muara Baru (P3MB) Tachmid Widiasto mengklaim Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (PPSNZJ), Muara Baru, Jakarta Utara, mengalami kerugian mencapai Rp30 miliar akibat aksi mogok kerja ribuan nelayan yang berlangsung sejak kemarin hingga satu pekan ke depan, 10-17 Oktober.
Selain nelayan, puluhan ribu pekerja yang mogok itu termasuk buruh dan anak buah kapal (ABK). Menurut Tachmid, angka kerugian tersebut berdasarkan hasil kalkulasi pada rata-rata jumlah penjualan ikan lokal di kawasan Pelabuhan Muara Baru.
"(Muara Baru) mengalami kerugian yang sangat besar, karena ini adalah pelabuhan perikanan terbesar di Indonesia," kata Tachmid kepada CNNIndonesia.com di kantornya, Selasa (11/10).
Selain itu, ia menyampaikan, Pelabuhan Muara Baru juga mengalami kerugian dari sisi hasil tangkapan ikan. Menurutnya, dalam waktu tiga bulan, 1.600 kapal di Pelabuhan Muara Baru mampu menangkap sekitar 160.000 ton ikan.
Tachmid menjabarkan, jenis ikan yang biasa dihasilkan para nelayan adalah cakalang, baby tuna, layang, dan tuna. Nelayan di Pelabuhan Muara Baru juga kerap menghasilkan cumi-cumi.
"Nilai nominal ikan hasil tangkapan purse sein rata-rata Rp 15-20 ribu, kalau hasil tangkapan ikan long line bisa mencapai Rp400 ribu per kilonya," katanya.
Bahkan, menurutnya, aksi mogok kerja yang dilakukan ribuan nelayan Pelabuhan Muara Baru akan mengurangi pasokan ikan di sejumlah wilayah, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, dan Palembang.
Ia menambahkan, kekurangan pasokan ikan juga akan terjadi di sejumlah pasar yang ada di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Pedagang di pasar-pasar tersebut juga mengalami kerugian.
"Muara Baru sekitar 50 persen berkontribusi untuk perputaran ikan hingga Sumatera Selatan," kata Tachmid.
Tachmid menyampaikan, aksi mogok kerja dan setop operasional juga mengakibatkan hilangnya penerimaan pembayaran transaksi ekspor atau devisa hasil ekspor mencapai US$60 juta per bulan.
Menurutnya, hal itu terjadi lantaran Pelabuhan Muara Baru memiliki pabrik pengolahan udang dan ikan tuna. Bahkan, kerugian dari sisi usaha kecil menengah (UKM) juga terjadi di pelabuhan yang berlokasi di Penjaringan, Jakarta Utara itu.
"Itu semua menghasilkan devisa yang tidak sedikit. Di sini, ada usaha toko spare part kapal, logistik perbengkelan mesin kapal, semua terkait akan aksi ini. Ya jelas semuanya sudah merugi akibat kebijakan pemerintah," kata Tachmid.
Puluhan ribu nelayan itu memprotes kebijakan Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) yang menaikkan tarif sewa lahan dari Rp236 juta menjadi Rp1,5 miliar per hektare per tahun.
Lima pengusaha
Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia (Perindo) Syahril Japarin menyayangkan aksi mogok kerja tersebut. Nasib ribuan nelayan yang harus memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya menjadi terganggu.
Padahal, menurutnya, kebijakan sewa lahan hanya berpengaruh pada lima pengusaha yang menguasai mayoritas lahan di kawasan PPSNZJ.
"Ya hanya ada lima pengusaha di Muara Baru yang mengusai lahan itu, dan mereka ini mengatakan diri sebagai P3MB itu," kata Syahril.
Luas lahan untuk kawasan industri Pelabuhan Muara Baru adalah 268.736 meter persegi. Menurut Syahril, hampir semuanya telah dikuasai oleh lima pengusaha yang tergabung dalam P3MB.
Sisanya, ribuan orang yang menggantungkan hidup di Muara Baru hanya bekerja sebagai nelayan kecil, dan buruh, dan ABK.
Dari Informasi yang berhasil didapat oleh CNNIndonesia.com, bahkan, dari lima perusahaan yang saat ini berada di Pelabuhan Muara Baru beberapa di antaranya sudah tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).
Izin tersebut terhambat karena perusahaan itu tidak membangun Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan Izin SIUP. Selain itu, beberapa pengusaha juga tercatat sebagai agen kapal eks-asing dari Thailand dan Jepang.
Selain nelayan, puluhan ribu pekerja yang mogok itu termasuk buruh dan anak buah kapal (ABK). Menurut Tachmid, angka kerugian tersebut berdasarkan hasil kalkulasi pada rata-rata jumlah penjualan ikan lokal di kawasan Pelabuhan Muara Baru.
"(Muara Baru) mengalami kerugian yang sangat besar, karena ini adalah pelabuhan perikanan terbesar di Indonesia," kata Tachmid kepada CNNIndonesia.com di kantornya, Selasa (11/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tachmid menjabarkan, jenis ikan yang biasa dihasilkan para nelayan adalah cakalang, baby tuna, layang, dan tuna. Nelayan di Pelabuhan Muara Baru juga kerap menghasilkan cumi-cumi.
Bahkan, menurutnya, aksi mogok kerja yang dilakukan ribuan nelayan Pelabuhan Muara Baru akan mengurangi pasokan ikan di sejumlah wilayah, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, dan Palembang.
Ia menambahkan, kekurangan pasokan ikan juga akan terjadi di sejumlah pasar yang ada di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Pedagang di pasar-pasar tersebut juga mengalami kerugian.
"Muara Baru sekitar 50 persen berkontribusi untuk perputaran ikan hingga Sumatera Selatan," kata Tachmid.
Tachmid menyampaikan, aksi mogok kerja dan setop operasional juga mengakibatkan hilangnya penerimaan pembayaran transaksi ekspor atau devisa hasil ekspor mencapai US$60 juta per bulan.
Menurutnya, hal itu terjadi lantaran Pelabuhan Muara Baru memiliki pabrik pengolahan udang dan ikan tuna. Bahkan, kerugian dari sisi usaha kecil menengah (UKM) juga terjadi di pelabuhan yang berlokasi di Penjaringan, Jakarta Utara itu.
"Itu semua menghasilkan devisa yang tidak sedikit. Di sini, ada usaha toko spare part kapal, logistik perbengkelan mesin kapal, semua terkait akan aksi ini. Ya jelas semuanya sudah merugi akibat kebijakan pemerintah," kata Tachmid.
Puluhan ribu nelayan itu memprotes kebijakan Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) yang menaikkan tarif sewa lahan dari Rp236 juta menjadi Rp1,5 miliar per hektare per tahun.
Lima pengusaha
Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia (Perindo) Syahril Japarin menyayangkan aksi mogok kerja tersebut. Nasib ribuan nelayan yang harus memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya menjadi terganggu.
Padahal, menurutnya, kebijakan sewa lahan hanya berpengaruh pada lima pengusaha yang menguasai mayoritas lahan di kawasan PPSNZJ.
"Ya hanya ada lima pengusaha di Muara Baru yang mengusai lahan itu, dan mereka ini mengatakan diri sebagai P3MB itu," kata Syahril.
Luas lahan untuk kawasan industri Pelabuhan Muara Baru adalah 268.736 meter persegi. Menurut Syahril, hampir semuanya telah dikuasai oleh lima pengusaha yang tergabung dalam P3MB.
Sisanya, ribuan orang yang menggantungkan hidup di Muara Baru hanya bekerja sebagai nelayan kecil, dan buruh, dan ABK.
Dari Informasi yang berhasil didapat oleh CNNIndonesia.com, bahkan, dari lima perusahaan yang saat ini berada di Pelabuhan Muara Baru beberapa di antaranya sudah tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).
Izin tersebut terhambat karena perusahaan itu tidak membangun Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan Izin SIUP. Selain itu, beberapa pengusaha juga tercatat sebagai agen kapal eks-asing dari Thailand dan Jepang.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK