Rapor Merah dan Hijau Menteri Susi

Tiara Sutari, CNN Indonesia | Rabu, 26/10/2016 09:11 WIB
Rapor Merah dan Hijau Menteri Susi Kebijakan Menteri KKP Susi Pudjiastuti dinilai kontroversial. Satu sisi dianggap menurunkan kesejahteraan nelayan, namun justru menyetop pencurian ikan. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN) memberikan ‘rapor merah’ kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti karena kebijakannya justru menurunkan kesejahteraan nelayan dalam dua tahun terakhir.

Ketua Umum MPN Ono Surono mengatakan dalam dua tahun terakhir, kebijakan Susi tak menghasilkan sesuatu yang positif. Dia menuturkan kebijakan yang diterbitkannya tak memiliki dasar, di antaranya soal alat tangkap yang dipakai nelayan puluhan tahun.

"Dalam dua tahun ini saya pikir bukan hijau atau kuning, Ibu Susi saya beri nilai merah untuk semua kebijakan yang dia keluarkan dan juga kepemimpinannya di KKP," kata Ono di Jakarta, Selasa (25/10). 


Dia menegaskan seharusnya ada musyawarah terlebih dahulu sebelum kebijakan itu dikeluarkan oleh Susi. Di sisi lain, Ono juga menyinggung soal Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional, yang hingga saat ini belum terealisasikan dengan aksi nyata. 

"Sudah dua bulan, tapi belum ada aksi atau kebijakan yang membawa ke arah percepatan industri perikanan, padahal kabinet (Jokowi) paling efektif tinggal dua tahun lagi," kata dia.

Lambatnya reaksi terhadap Inpres itu, menurut Ono, mengakibatkan industri perikanan semakin terpuruk. Dia menegaskan aksi mogok yang dilakukan para pelaku industri perikanan kerap terjadi sehingga mempengaruhi penurunan kontribusi perikanan terhadap perekonomian.

"Sektor ikan yang kita bicarakan, justru menurun, malah lebih besar disumbang oleh rumput laut, beda ya rumput laut sama ikan," kata Ono.

Meningkatkan Potensi Perikanan

Walaupun demikian, pujian pun tetap datang untuk Susi. Herman Sutjiamidjaja, Direktur PT Dharma Samudera Fishing Industries Tbk, misalnya menuturkan sektor perekonomian justru semakin tinggi ketika Susi menjabat sebagai Menteri.

"Saya itu bisnis (perikanan) bukan lima atau sepuluh tahun, tapi sudah tiga puluh tahun, dan sejauh ini Bu Susi sudah bikin ikan Indonesia melimpah, coba Vietnam, Filipina, bahkan Jepang sekarang pada ngumpet enggak berani nyolong lagi," kata Herman.

Dia mengatakan dirinya heran pengusaha yang menentang kebijakan Susi. Padahal, kata Herman, pelbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh menteri itu bisa meningkatkan potensi perikanan hingga 9,9 juta ton.

"Kalau harga ikan mahal, naik, kan zamannya juga berubah, dulu ya dulu, sekarang ya sekarang, jangan dibanding bandingkan, saya pengusaha nyaman nyaman saja sejak Bu Susi menjabat," kata dia.

Laporan Dua Tahun Kerja Nyata Jokowi - JK yang dikeluarkan Kantor Staf Presiden menyatakan kesejahteraan nelayan diklaim mengalami peningkatan karena adanya perbaikan tata kelola perikanan dari metode eksploitasi ke inovatif. Tren produksi ikan dilaporkan naik dari 20,8 juta ton pada tahun 2014 menjadi 21,7 ton pada 2015.

Tak hanya itu, tren konsumsi ikan juga meningkat 38 kilogram per kapita per tahun pada 2014 menjadi 41 kilogram per kapita per tahun pada 2015. Hal ini diikuti dengan tren kesejahteraan nelayan (NTN), yang cenderung naik dari 104,63 pada 2014 menjadi 106,14 pada 2015.

NTN merupakan indikator kesejahteraan nelayan. NTN lebih dari 100 berarti harga produksi naik lebih tinggi dari konsumsi, sehingga pendapatan nelayan naik lebih besar dari pengeluarannya atau surplus. (asa)