Imigrasi Tangkap 2.698 WNA, Warga China Terbanyak

Joko Panji Sasongko, CNN Indonesia | Jumat, 28/10/2016 14:04 WIB
Aturan yang dilanggar para warga negara asing itu seputar penyalahgunaan izin tinggal, tidak memiliki paspor, dan tinggal melebihi izin yang diberikan. Dirjen Imigrasi Ronny Franky Sompie mengatakan, penangkapan 2698 WNA merupakan proses penegakan hukum keimigrasian. (CNN Indonesia/Christie Stefanie)
Jakarta, CNN Indonesia -- Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM menjaring 2.698 warga negara asing (WNA) di sejumlah wilayah Indonesia sepanjang Oktober 2016. Para WNA yang terjaring diduga telah melakukan sejumlah pelanggaran keimigrasian.

Direktur Jenderal Imigrasi Ronny Franky Sompie mengatakan, penangkapan para WNA merupakan rangkaian gerakan empati layanan paspor dan bagian proses penegakan hukum keimigrasian.

"Penegakan hukum keimigrasian itu untuk meningkatkan hukum yang berkepastian dan mewujudkan Nawa Cita dalam hal rasa aman bagi masyarakat," ujar Ronny di Kantor Ditjen Imigrasi Kemkumham, Jakarta, Jumat (28/10).


Ronny memaparkan, seluruh penangkapan WNA dilakukan dalam dua operasi, yaitu pada 1-15 Oktober dengan jumlah 2.143 WNA dan 27 Oktober 2016 dengan jumlah 555 WNA.

Dari hasil pemeriksaan awal, Ditjen Imigrasi menemukan sebanyak 773 WNA terbukti telah melakukan pelanggaran keimigrasian. Aturan yang dilanggar para WNA yaitu penyalahgunaan izin tinggal, tidak memiliki paspor, dan tinggal melebihi izin yang diberikan (overstay).

"Para WNA lain yang terjaring juga masih dilakukan pemeriksaan. Tidak menutup kemungkinan jumlah pelanggar bertambah," ujarnya.

Lebih lanjut, Ronny berkata, WNA asal China merupakan pelanggar terbanyak dengan jumlah 207 orang. Kemudian disusul Nigeria 74 orang, India 72 orang, Filipina 54 orang, Malaysia 40 orang.

Sementara itu, Ronny menyampaikan, para WNA yang telah terbukti melanggar aturan sedianya akan dikenakan sanksi keimigrasian dan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

"Tindakan administratif bisa berupa membayar denda, dimasukan daftar cekal, hingga pengenaan deportasi," ujar Ronny.

Ke depan, Ronny mengklaim, pihaknya akan terus melakukan penindakan terhadap para WNA yang tidak mengikuti aturan.

Ia juga menyebut, Ditjen Imigrasi akan berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait untuk mengawasi para WNA dan WNI yang melakukan kunjungan ke dalam maupun ke luar negeri.

"Pengawasan WNA tidak hanya Ditjen Imigrasi sendiri. Pasalnya, ada banyak hal yang menyebabkan WNA datang ke Indonesia," ujar Ronny. (rel/obs)