Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah menyatakan penutupan situs yang dianggap menyebarkan paham radikal sebagai program berkesinambungan. Pemblokiran 11 media massa online oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi diklaim tidak berhubungan langsung dengan rencana unjuk rasa di Jakarta, Jumat besok.
“Itu adalah upaya menjalankan pedoman penyiaran informasi publik. Kalau waktunya sekarang, memang berbarengan dengan rencana demonstrasi itu,” ujar Asisten Deputi Media Massa Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Muztahidin, melalui sambungan telepon, Kamis (3/11).
Muztahidin mengatakan, dengan penutupan itu, pemerintah sebenarnya mengharapkan adanya kesadaran dari pelaku media untuk melakukan swasensor atas produk jurnalistik mereka.
Lebih dari itu, kata dia, pemerintah ingin menegaskan bahwa persatuan bangsa lebih penting dibandingkan kepentingan kelompok tertentu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Ini penting di era keterbukaan informasi. Kalau tidak diawasi justru akan merusak dan merendahkan kualitas demokrasi itu sendiri,” tuturnya.
Sebelumnya, dalam surat yang dikirimkan ke sejumlah internet service provider, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo meminta penutupan akses terhadap 11 situs.
Hal itu dikonfirmasi Plt Pusat Humas dan Informasi Kominfo Noor Izha.
“Sebenarnya permintaan untuk memblokir itu sudah ada beberapa waktu lalu, tapi semakin ke sinii permintaannya semakin besar. Maka kami perlu menindak,” ujarnya.
Di antara 11 situs berbasis dari yang diblokir tersebut adalah portalpiyungan.com, suara-islam.com, pos-metro.com, dan media-nkri.com.
(abm/agk)