Pencurian Ikan, Penyelundupan, dan Kejahatan Lintas Negara

Jakarta, CNN Indonesia -- Pencurian ikan di Indonesia bukan masalah yang bisa dianggap sebagai angin lalu. Layaknya kanker di tubuh manusia, persoalan pencurian ikan menjalar kemana-mana dan merugikan berbagai pihak.

Persoalan pencurian ikan telah lama menggerogoti kedaulatan laut Indonesia, namun gemanya baru kedengaran belakangan ini saja. Praktek pencurian disinyalir telah terjadi sangat lama, sekitar 1990-an.

Efek kerugian dari pencurian ikan, terlihat jelas dari data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Perairan tanah air kini mengalami tangkapan berlebih (over fishing).

Lihat juga: Susi Sebut Pencurian Ikan Rugikan Negara Rp300 Triliun

Menurut Direktur Sumber Daya Ikan KKP, Toni Ruchimat, sejak 2011, kondisi laut Indonesia makin mengalami penurunan potensi hasil. KKP pun membagi zona laut dengan porsi eks menjadi tiga, yakni zona merah, kuning, dan hijau.

Laut dengan zona merah menunjukan hasil laut sudah tereksploitasi parah (over exploited), zona kuning menunjukan laut tersebut masih dalam kondisi tereksploitasi sedang, zona hijau menunjukan potensi hasil laut di wilayah itu masih aman.

Dari 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), mayoritas kondisi laut Indonesia berwarna merah dan kuning atau zona berbahaya. Dari 11 WPP, mayoritas laut yang memiliki warna merah dan kuning adalah Selat Malaka, Laut Jawa, dan Laut Arafura.

Penyebabnya bukan karena nelayan nelayan tanah air yang rakus, sebaliknya banyak pencuri ikan yang mengeksploitasi laut Indonesia dan mudah melenggang bebas ke luar negeri.

Inilah yang membuat geram Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. Sejak didaulat sebagai menteri bahari pada Oktober 2014 lalu, dia dengan sigap langsung merombak habis sistem yang dia anggap tak becus menghilangkan praktek pencurian ikan.

Menurut Sahala Hutabarat, Pakar Kemaritiman Indonesia, permasalahan paling utama dari praktek pencurian ikan adalah tindakan pemalsuan dokumen dan berbagai surat izin perkapalan.

Menurut dia, hal pertama yang mestinya diperangi untuk menghapus praktek illegal fishing adalah dengan membenahi sistem perizinan perkapalan yang selama ini sangat mudah disalahgunakan.

Diikuti Penyelundupan

Praktek pencurian ikan ini ternyata tak hanya mengambil secara ilegal komoditas ikan dan mahluk laut lainnya di perairan Indonesia. Lebih dari itu, praktek pencurian ikan juga dibarengi dengan kejahatan lainnya, seperti penyelundupan berbagai barang haram.

"Dia (para pelaku illegal fishing) tidak hanya mencuri ikan, dia juga melakukan penyeludupan, narkoba, minuman keras, senjata, praktek perbudakan, dan kejahatan kejahatan lainnya," kata Menteri Susi dalam Sidang Umum Interpol ke-85 di Bali, Rabu pekan lalu.

Tidak salah memang apa yang dikatakan Menteri Perempuan yang kerap dianggap nyeleneh ini. Berbagai kejahatan memang kerap kali mengiringi praktek pencurian yang sudah berjalan selama puluhan tahun di Indonesia itu.

Susi mengungkapkan pencurian ikan selalu melibatkan uang yang sangat besar. Semakin besar uang yang mereka raup, semakin banyak barang-barang yang mereka selundupkan.

Lihat juga: Susi di Sidang Interpol: Pencuri Ikan Juga Bawa Narkotik

"Ini melibatkan banyak negara. Satu kapal krunya bisa dari berbagai negara. Benderanya di satu kapal bisa dari 20 negara," ujar mantan pengusaha itu.

Presiden Joko Widodo, kata Susi, juga akan menugaskan satuan tugas illegal fishing pimpinannya untuk memberantas penyelundupan.

Jika hal tersebut terealisasi, nantinya satgas akan dilengkapi dengan unsur dari Direktorat Jenderal Bea Cukai plus Ditektorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan Badan Reserse Kriminal Polri.

Namun untuk itu, tetap diperlukan kerjasama antar negara dan Interpol mempunyai peran yang sangat penting.

Susi mengungkapkan telah bekerjasama dengan beberapa pihak dalam mengatasi pemberantasan pencurian ikan. Salah satunya adalah China.

"Mereka bukan mewakili negara, tapi mewakili kejahatan. Jadi kami akan kerjasama untuk memastikan kejagatan ini tidak boleh ada di negara-negara," ujarnya.

Dia mengatakan tanpa kerjasama dengan China "hampir mustahil untuk memerangi kejahatan di laut”. Karena itu, diperlukan sinergi untuk menindak para pelaku bisnis haram.

Selain itu, Indonesia juga telah bekerjasama dengan negara-negara tetangga seperti Timor Leste, Papua Nugini, Fuji dan Vietnam. Kerjasama dengan China diharapkan bisa memperkuat keamanan laut di Indonesia.

"Kami juga tadi mengeluh, karena banyak yang bandel-bandel, yang besar dari negeri Tiongkok. Tapi sekali lagi, itu bukan mewakili negara," ujarnya. (yul)