Aktivis NU Mendukung Islah Antara Ahok dan Rizieq Shihab
Raja Eben Lumbanrau | CNN Indonesia
Selasa, 15 Nov 2016 15:14 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Aktivis Nahdatul Ulama (NU) Zuhairi Misrawi mendukung penyelesaian pertikaian dengan cara damai atau islah antara calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan imam besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.
Menurut Zuhairi, islah adalah pilihan terbaik untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi sehingga tercipta harmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.
"Itu pilihan terbaik, islah sebenarnya sangat dianjurkan. Al-Quran sudah mengajarkan itu," ujar Zuhairi dalam keterangan pers, Selasa (15/11).
Pertikaian dipicu oleh ucapan Ahok yang menyitir Surat Al Maidah ayat 51 dalam kunjungannya ke Kepulauan Seribu. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa bahwa ucapan Ahok telah menistakan agama.
Puluhan ribu orang yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) pun melakukan demonstrasi besar pada 4 November lalu. Mereka menuntut Ahok dihukum karena ucapannya. Rizieq merupakan Ketua Dewan Pembina GNPF MUI.
Lebih lanjut, Direktur Moeslim Moderat Society (MMS) ini meyakini Ahok tidak melakukan penistaan terhadap agama karena tidak ada unsur kesengajaan. Menurut Zuhairi, Ahok hanya ingin mengingatkan agar tidak melakukan politisasi terhadap ayat suci.
"Sama sekali tidak ada unsur penistaan agama dalam kasus ini. Apa yang disampaikan Pak Ahok sebagai warning agar ayat suci jangan dipelintir untuk kepentingan politik. Ia sudah meminta maaf, dan mestinya secara etik-moral kasus ini sudah selesai," jelasnya.
Menurutnya, menggunakan ayat suci untuk kepentingan politik pragmatis sangat berbahaya mengingat bangsa ini dibangun di atas keberagaman. Untuk itu, semua elemen anak bangsa harus bersama-sama merawat kebhinnekan bangsa ini.
"Kemajemukan Indonesia sesuatu yang tidak terbantahkan. Mari kita bersama-sama menjaganya agar tidak tercerai berai oleh politisasi," terangnya.
Zuhairi berharap, aparat penegak hukum bekerja secara profesional dan tidak perlu tunduk pada tekanan kelompok tertentu.
"Aparat hukum harus tunduk pada undang-undang (UU) bukan pada tekanan pihak-pihak yang selama ini memang secara politik bersebarangan dengan pak Ahok," terangnya.
Manajer kampanye Ahok, Raja Juli Antoni sebelumnya mengaku siap islah dengan para ulama yang ikut turun ke jalan pada demo 4 November lalu.
"Kami siap duduk bersama. Sudah beberapa kali juga dialog di televisi. Kalau itu memang membantu kebhinnekaan dan memperbaiki demokrasi kita lebih substantif apapun kami lakukan. Tentu kalau platform yang mereka kemukakan adalah NKRI, Pancasila, Kebhinekaan, dan rule of law," kata Toni dilansir dari detikcom.
Jika memang semua pihak mau islah, kata Toni, semua harus menghormati penegakan hukum. Apapun hasil gelar perkara yang dilakukan kepolisian besok harus diterima.
"Jadi kalau memang judulnya penegakan hukum ya harus sesuai dengan keputusan aparat kan ya. Kalau Pak Ahok tersangka kami menerima, demikian pula sebaliknya mestinya begitu. Marilah kita mulai festival gagasan, cobalah dimulai benar-benar masuk ke situ," kata Toni. (rel/yul)
Menurut Zuhairi, islah adalah pilihan terbaik untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi sehingga tercipta harmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.
"Itu pilihan terbaik, islah sebenarnya sangat dianjurkan. Al-Quran sudah mengajarkan itu," ujar Zuhairi dalam keterangan pers, Selasa (15/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Puluhan ribu orang yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) pun melakukan demonstrasi besar pada 4 November lalu. Mereka menuntut Ahok dihukum karena ucapannya. Rizieq merupakan Ketua Dewan Pembina GNPF MUI.
"Sama sekali tidak ada unsur penistaan agama dalam kasus ini. Apa yang disampaikan Pak Ahok sebagai warning agar ayat suci jangan dipelintir untuk kepentingan politik. Ia sudah meminta maaf, dan mestinya secara etik-moral kasus ini sudah selesai," jelasnya.
Menurutnya, menggunakan ayat suci untuk kepentingan politik pragmatis sangat berbahaya mengingat bangsa ini dibangun di atas keberagaman. Untuk itu, semua elemen anak bangsa harus bersama-sama merawat kebhinnekan bangsa ini.
"Kemajemukan Indonesia sesuatu yang tidak terbantahkan. Mari kita bersama-sama menjaganya agar tidak tercerai berai oleh politisasi," terangnya.
Zuhairi berharap, aparat penegak hukum bekerja secara profesional dan tidak perlu tunduk pada tekanan kelompok tertentu.
"Aparat hukum harus tunduk pada undang-undang (UU) bukan pada tekanan pihak-pihak yang selama ini memang secara politik bersebarangan dengan pak Ahok," terangnya.
Manajer kampanye Ahok, Raja Juli Antoni sebelumnya mengaku siap islah dengan para ulama yang ikut turun ke jalan pada demo 4 November lalu.
"Kami siap duduk bersama. Sudah beberapa kali juga dialog di televisi. Kalau itu memang membantu kebhinnekaan dan memperbaiki demokrasi kita lebih substantif apapun kami lakukan. Tentu kalau platform yang mereka kemukakan adalah NKRI, Pancasila, Kebhinekaan, dan rule of law," kata Toni dilansir dari detikcom.
Jika memang semua pihak mau islah, kata Toni, semua harus menghormati penegakan hukum. Apapun hasil gelar perkara yang dilakukan kepolisian besok harus diterima.
"Jadi kalau memang judulnya penegakan hukum ya harus sesuai dengan keputusan aparat kan ya. Kalau Pak Ahok tersangka kami menerima, demikian pula sebaliknya mestinya begitu. Marilah kita mulai festival gagasan, cobalah dimulai benar-benar masuk ke situ," kata Toni. (rel/yul)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK