Komnas HAM Kritik Pimpinan Freeport Berlatar Belakang Militer

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mempertanyakan penunjukan mantan Kepala Staf Angkatan Udara Chappy Hakim sebagai Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI). Natalius berpendapat seharusnya sosok yang lebih cocok menjabat posisi tersebut adalah orang yang berlatar belakang bisnis.

"Kenapa berlatar belakang tentara? Kenapa bukan sipil atau profesional?" kata Pigai kepada CNNIndonesia.com, Minggu (20/11). 

Pigai menyoroti penunjukkan Chappy setelah Freeport Indonesia berkonsultasi dengan pemerintah. Menurut dia, hal tersebut membuktikan bahwa pemerintah masih mengedepankan pendekatan pendekatan militer dalam menangani persoalan di Papua. 

"Mereka (militer) sudah mengurus keamanan, pertahanan, pembangunan infrastruktur di Papua, dan sekarang mereka mengurus sektor bisnis di Papua." 

Lihat juga: Mantan KSAU Chappy Hakim Jadi Presdir Freeport Indonesia

Pigai mengkhawatirkan keterlibatan militer bakal mempengaruhi penegakan HAM di Papua. Apalagi, kata dia pemerintah belum menindaklanjuti laporan soal pelanggaran HAM di Papua yang terjadi di wilayah Freeport Indonesia. 

"Sebab ada fakta-fakta yang bisa diduga bahwa operasi-operasi yang melanggar HAM yang terjadi di wilayah PTFI yang melibatkan aparat bisa diduga didukung oleh PTFI," ujarnya.

Pigai juga mengkritik Presiden Joko Widodo yang mengabaikan kesempatan bagi putra dan putri asli Papua untuk menduduki jabatan Presdir Freeport Indonesia. 

"Dulu Presiden pernah meminta tiga nama orang Papua melalui Pak Luhut Binsar Pandjaitan untuk dipilih sebagai Presdir PTFI. Tapi sekarang malah menunjuk orang berlatar militer. Ini menyakiti orang Papua," kata Pigai.

Mantan KSAU Chappy Hakim ditunjuk sebagai Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, proses enunjukan masih menunggu persetujuan para pemegang saham, di antaranya pemerintah Indonesia yang memiliki saham 9,36 persen. 

“Penunjukan tersebut telah dilakukan setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Indonesia dan sedang dalam proses untuk memperoleh persetujuan resmi dari pemegang saham," kata juru bicara PT Freeport Indonesia Riza Pratama.

Lihat juga: Jokowi Keluhkan Pembangunan Papua yang 'Tak Terlihat'

Menurut Riza, hingga kini belum ditentukan jadwal rapat umum pemegang saham (RUPS) terkait pengangkatan Chappy. 

Chappy bukan orang baru di PT Freeport Indonesia. Sebelumnya ia telah menjadi penasihat senior Freeport Indonesia. Selain berkarir di TNI Angkatan Udara, Chappy pernah menjabat sebagai Ketua Tim Nasional Evaluasi Keselamatan dan Keamanan Transportasi. Di samping itu sebagai anggota staf ahli di Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan penasehat di Asosiasi Perindustrian.

Posisi Presiden Direktur Freeport kosong sejak ditinggalkan Maroef Sjamsoeddin pada 18 Januari 2016 kemarin. Maroef yang mundur setelah skandal rekaman yang bocor terkait permintaan saham, posisinya digantikan sementara oleh Robert Schroeder yang menjabat Director and Executive Vice President Freeport Indonesia. (wis/yul)