Terdakwa yang terdiri dari 23 buruh, dua pengacara publik, dan satu mahasiswa tersebut didakwa tidak menaati perintah kepolisian ketika berunjuk rasa di depan Istana Kepresidenan, 30 Oktober 2015.
Para aktivis dituduh tidak mengindahkan perintah Komisaris Besar Hendro Pandowo untuk menghentikan unjuk rasa karena waktu telah habis. Hendro saat itu menjabat Kepala Polres Metro Jakarta Pusat
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Atas dasar waktu yang telah melewati tenggat, Hendro ketika itu meminta buruh membubarkan diri. Namun, imbauan Hendro dihiraukan massa.
Di sisi lain, salah satu terdakwa, yakni pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Tigor Hutapea menilai, perkara yang menjeratnya terkesan dipaksakan. Ia dan rekan-rekannya didakwa melanggar Pasal 216 dan 218 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
"Mudah-mudahan dalam putusan hari ini majelis hakim menyatakan kami tidak terbukti bersalah melakukan pasal yang didakwakan," ujar Tigor sebelum sidang.
Lihat juga:Puluhan Buruh Padati Persidangan 26 Aktivis |