Jokowi Tegaskan Pemerintah Tak Bisa Dipaksa Massa
Christie Stefanie | CNN Indonesia
Selasa, 22 Nov 2016 16:50 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo menegaskan negara tak bisa dikendalikan oleh kepentingan sekelompok orang. Pemerintah menjalankan kewenangannya berdasarkan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
"Sebagai negara hukum, semua harus berjalan berdasarkan hukum, bukan atas dasar pemaksaan kehendak apalagi menggunakan kekuatan massa," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/11).
Dia mengingatkan, sebagai bangsa yang majemuk, penegakan hukum tetap diutamakan dalam menyelesaikan problem perbedaan di masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Jokowi dalam menyikapi kondisi bangsa pascademo 4 November lalu. Demo menuntut proses hukum dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama itu berbuntut panjang.
Kini Bareskrim Mabes Polri telah melakukan gelar perkara dan menetapkan Ahok sebagai tersangka dalam kasus itu. Meski demikian, calon guberner inkumben itu tidak ditahan pihak kepolisian.
Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) yang memimpin aksi 4 November kini menyerukan demo lanjutan dengan tuntutan penahanan Ahok.
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy menanggapi rencana aksi yang akan dilakukan pada 2 Desember mendatang. Dia mengimbau masyarakat tidak kembali turun ke jalan.
"Kami mengimbau agar aksi 2 Desember tidak dilaksanakan. Karena yang kita butuhkan adalah pengawalan intensif terhadap lembaga negara dan itu tidak bisa dilakukan dengan aksi massa berikutnya," kata Rommy.
Dia mengingatkan, Islam yang dikembangkan di Indonesia bukan Islam yang garang atau membawa kekerasan dan menimbulkan ketegangan. Menurutnya, wajah Islam di Indonesia adalah Islam yang ramah, menarik, dan merangkul.
Usai bertemu dan makan siang bersama Jokowi di Istana, Rommy meminta pemimpin umat dan massanya ikut berperan mewujudkan kedamaian, kesejukan, dan keharmonisan di Indonesia. Dia mengajak seluruh lapisan masyarakat merawat kebhinnekaan dengan mengedepankan toleransi dalam kehidupan sehari-hari.
"Saya kira lebih baik kita meredam emosi karena anger management penting ke depan," tutur Anggota Komisi III DPR RI itu. (pmg/yul)
"Sebagai negara hukum, semua harus berjalan berdasarkan hukum, bukan atas dasar pemaksaan kehendak apalagi menggunakan kekuatan massa," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/11).
Dia mengingatkan, sebagai bangsa yang majemuk, penegakan hukum tetap diutamakan dalam menyelesaikan problem perbedaan di masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kini Bareskrim Mabes Polri telah melakukan gelar perkara dan menetapkan Ahok sebagai tersangka dalam kasus itu. Meski demikian, calon guberner inkumben itu tidak ditahan pihak kepolisian.
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy menanggapi rencana aksi yang akan dilakukan pada 2 Desember mendatang. Dia mengimbau masyarakat tidak kembali turun ke jalan.
"Kami mengimbau agar aksi 2 Desember tidak dilaksanakan. Karena yang kita butuhkan adalah pengawalan intensif terhadap lembaga negara dan itu tidak bisa dilakukan dengan aksi massa berikutnya," kata Rommy.
Dia mengingatkan, Islam yang dikembangkan di Indonesia bukan Islam yang garang atau membawa kekerasan dan menimbulkan ketegangan. Menurutnya, wajah Islam di Indonesia adalah Islam yang ramah, menarik, dan merangkul.
Usai bertemu dan makan siang bersama Jokowi di Istana, Rommy meminta pemimpin umat dan massanya ikut berperan mewujudkan kedamaian, kesejukan, dan keharmonisan di Indonesia. Dia mengajak seluruh lapisan masyarakat merawat kebhinnekaan dengan mengedepankan toleransi dalam kehidupan sehari-hari.
"Saya kira lebih baik kita meredam emosi karena anger management penting ke depan," tutur Anggota Komisi III DPR RI itu. (pmg/yul)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK