'Pemenuhan Hak Kaum LGBT Terhambat Ego Sektoral Pemerintah'

Jakarta, CNN Indonesia -- Perlindungan hak asasi manusia terhadap komunitas lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) disebut terhambat ketiadaan sinergi antara instansi pemerintah. Akibatnya, kelompok tersebut masih rentan terhadap aksi kesewenang-wenangan.

Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Kelompok Minoritas Kementerian Sosial Enang Rochjana menyebut pemerintah belum memberikan perhatian khusus kepada komunitas LGBT. Namun ia mengklaim, lembaganya selangkah lebih maju dibandingkan instansi lain.

"Yang memperhatikan mungkin hanya kami. Di sektor pendidikan, ketenagakerjaan, dan pariwisata agak kurang. Mereka hanya sebatas pencegahan," ujarnya di kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu kemarin.

Lihat juga: Sepuluh Tahun Prinsip Yogyakarta, Negara Abai Pada LGBT

Enang menuturkan, Kemsos telah berinisiatif menjalin kerja sama dengan sejumlah kelompok LGBT di beberapa daerah. Layanan sosial hingga pelatihan kewirausahaan merupakan dua contoh program dari kerja sama tersebut.

"Kami masuk supaya yang terpuruk bisa terangkat. Tapi dari sektor lain tidak melakukan hal yang sama," kata dia.

Ditemui pada kesempatan yang sama, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul mengatakan, ego sektoral masih menjadi hambatan pemenuhan hak kaum LGBT.

"Ada arogansi, ego sektoral dan kewenangan yang tumpang tindih. Presiden juga mengakui bahwa ada masalah dalam sinergi," ucapnya.

Lihat juga: Menteri Hanif: Tak Perlu Aturan Khusus Lindungi Buruh LGBT

Data Forum LGBT Indonesia menunjukkan, sebanyak 89,3 persen kaum LGBT pernah mengalami tindak kekerasan yang melanggar HAM. Dari Januari sampai Maret 2016, terdapat kurang lebih 142 kasus.

Kekerasan tersebut dilakukan oleh berbagai pihak dan dalam berbagai bentuk, seperti kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan ekonomi.

Selain karena pemerintah kurang sinergi satu sama lain, aktivis LGBT Dede Oetomo menilai hal itu terjadi karena pemerintah masih melihat perlindungan HAM secara teknis. Menurutnya itu bukan merupakan jalan yang tepat.

"Seharusnya pemerintah melihat masalah perlindungan HAM secara moral dan filosofis," kata Dede.

Lihat juga: Kelam dan Gemilang, Kisah Lain Hidup Buruh Waria

(abm/gir)