'Artis-Artis Parlemen' Angkat Suara Soal Ujian Nasional
Raja Eben Lumbanrau | CNN Indonesia
Sabtu, 26 Nov 2016 15:14 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menghapus Ujian Nasional menuai beragam respons. Sejumlah anggota parlemen yang sempat merintis karier di dunia hiburan pun tak mau ketinggalan angkat suara.
Anggota Komisi X DPR Fraksi Partai Demokrat Venna Melinda mengatakan, UN merupakan instrumen penting dalam memetakan pendidikan secara nasional. Untuk itu, UN jangan dihentikan secara total.
"Seharusnya (UN) jangan dihilangkan secara permanen karena sebagai sarana pemetaan. Jadi Ujian Nasional harus bisa memberikan kekurangan dan kelebihan dari setiap sekolah," kata Venna saat dihubungi CNNIndonesia.com, kemarin.
Menurut Venna, melalui UN pemerintah dapat mengetahui sekolah mana yang memiliki kekurangan. Untuk itu, pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan khusus untuk memperbaiki kualitas sekolah dan juga muridnya.
"Kalau tidak ada pemetaan maka tidak akan ada evaluasi secara nasional dan ini juga tidak baik. Anggaran pendidikan kita 20 persen APBN, harus juga ada instrument pengawasan juga pemetaan, karena ini jumlah yang besar," katanya.
Anggota Komisi X dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Arzetty Bilbina Setyawan mengatakan, sejak 2003 hingga 2016, UN merupakan momok yang menakutkan bagi murid, guru hingga sekolah.
"UN justru membuat anak hanya menghapal soal, bukan memahami materi yang diajarkan oleh gurunya. Anak-anak kita mirip seperti robot, belum lagi waktu bermain mereka habis untuk mengikuti les mata pelajaran, dan tentu ini menganggu perkembangan anak," katanya.
Untuk para guru dan sekolah, lanjut Arzetty, reputasinya menjadi pertaruhan jika muridnya tidak lulus UN. Akhirnya, sistem pendidikan sekolah hanya fokus untuk meluluskan muridnya, bukan menciptakan siswa yang memiliki ilmu budi pekerti dan integritas.
"Sekolah merupakan salah satu tempat anak menemukan jati dirinya dan juga talenta yang harus dikembangkan. Setiap anak punya kelemahan dan kelebihannya masing-masing, itu lah sebabnya saya sangat sepakat ujian akhir siswa diserahkan kepada otoritas sekolah. Karena mereka yang tahu perkembangan dan potensi anak didiknya sendiri bukan negara melalui tangan Ujian Nasional-nya," katanya.
Arzetty menambahkan, UN bisa dijadikan standar kelulusan asalkan standar pendidikan kita mulai dari ujung timur dan ujung barat Indonesia sudah setara dan merata.
"Sekarang ketimpangan antara pendidkan di Jawa dan di luar Jawa, peningkatan kualitas guru, penerapan kurikulum, rendahnya budaya literasi di sekolah, masalah sarana dan prasarana sekolah ini yang harus diselesaikan dulu," katanya.
Anggota Komisi X dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Junico Bisuk Partahi Siahaan, akrab disapa Nico Siahaan, juga setuju dengan penghapusan UN.
"Biayanya cukup besar sekitar Rp650 miliar setiap tahun, kalau dialokasikan menjadi perbaikan ruang kelas dengan nilai Rp50 juta/unit maka bisa untuk memperbaiki 11.000 kelas di seluruh Indonesia," katanya.
Lanjut Junico, jika UN pun mau kembali dilaksanakan maka harus sesuai dengan keadaan pendidikan di daerah atau tidak ada penyamaan soal ujian.
Mendikbud Muhadjir Effendy memutuskan untuk menghapus UN. Keputusan ini selanjutnya akan disahkan dengan Instruksi Presiden (Inpres).
"Dimoratorium, di tahun 2017 ditiadakan," kata Muhadjir.
Ujian akhir, menurut Muhadjir, bagi siswa sekolah selanjutnya diserahkan ke daerah. Pelaksanaan ujian akhir bagi siswa SMA-SMK dan sederajat diserahkan ke pemerintah provinsi. Untuk tingkat SMP dan SD sederajat diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota.
Muhadjir mengatakan, ujian nasional akan kembali digelar jika tingkat pendidikan di Indonesia sudah merata. Sembari menghentikan sementara ujian nasional, Kemendikbud akan mengupayakan peningkatan kualitas pendidikan agar merata di seluruh wilayah.
Menurut Muhadjir, ujian nasional akan tetap dilaksanakan karena sesuai dengan amanah Mahkamah Agung. "Nanti dilihat apakah perbaikan di 2017 cukup signifikan," ujar Muhadjir. (rel/gil)
Anggota Komisi X DPR Fraksi Partai Demokrat Venna Melinda mengatakan, UN merupakan instrumen penting dalam memetakan pendidikan secara nasional. Untuk itu, UN jangan dihentikan secara total.
"Seharusnya (UN) jangan dihilangkan secara permanen karena sebagai sarana pemetaan. Jadi Ujian Nasional harus bisa memberikan kekurangan dan kelebihan dari setiap sekolah," kata Venna saat dihubungi CNNIndonesia.com, kemarin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau tidak ada pemetaan maka tidak akan ada evaluasi secara nasional dan ini juga tidak baik. Anggaran pendidikan kita 20 persen APBN, harus juga ada instrument pengawasan juga pemetaan, karena ini jumlah yang besar," katanya.
Untuk para guru dan sekolah, lanjut Arzetty, reputasinya menjadi pertaruhan jika muridnya tidak lulus UN. Akhirnya, sistem pendidikan sekolah hanya fokus untuk meluluskan muridnya, bukan menciptakan siswa yang memiliki ilmu budi pekerti dan integritas.
"Sekolah merupakan salah satu tempat anak menemukan jati dirinya dan juga talenta yang harus dikembangkan. Setiap anak punya kelemahan dan kelebihannya masing-masing, itu lah sebabnya saya sangat sepakat ujian akhir siswa diserahkan kepada otoritas sekolah. Karena mereka yang tahu perkembangan dan potensi anak didiknya sendiri bukan negara melalui tangan Ujian Nasional-nya," katanya.
Arzetty menambahkan, UN bisa dijadikan standar kelulusan asalkan standar pendidikan kita mulai dari ujung timur dan ujung barat Indonesia sudah setara dan merata.
"Sekarang ketimpangan antara pendidkan di Jawa dan di luar Jawa, peningkatan kualitas guru, penerapan kurikulum, rendahnya budaya literasi di sekolah, masalah sarana dan prasarana sekolah ini yang harus diselesaikan dulu," katanya.
Anggota Komisi X dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Junico Bisuk Partahi Siahaan, akrab disapa Nico Siahaan, juga setuju dengan penghapusan UN.
"Biayanya cukup besar sekitar Rp650 miliar setiap tahun, kalau dialokasikan menjadi perbaikan ruang kelas dengan nilai Rp50 juta/unit maka bisa untuk memperbaiki 11.000 kelas di seluruh Indonesia," katanya.
Lanjut Junico, jika UN pun mau kembali dilaksanakan maka harus sesuai dengan keadaan pendidikan di daerah atau tidak ada penyamaan soal ujian.
Mendikbud Muhadjir Effendy memutuskan untuk menghapus UN. Keputusan ini selanjutnya akan disahkan dengan Instruksi Presiden (Inpres).
"Dimoratorium, di tahun 2017 ditiadakan," kata Muhadjir.
Ujian akhir, menurut Muhadjir, bagi siswa sekolah selanjutnya diserahkan ke daerah. Pelaksanaan ujian akhir bagi siswa SMA-SMK dan sederajat diserahkan ke pemerintah provinsi. Untuk tingkat SMP dan SD sederajat diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota.
Muhadjir mengatakan, ujian nasional akan kembali digelar jika tingkat pendidikan di Indonesia sudah merata. Sembari menghentikan sementara ujian nasional, Kemendikbud akan mengupayakan peningkatan kualitas pendidikan agar merata di seluruh wilayah.
Menurut Muhadjir, ujian nasional akan tetap dilaksanakan karena sesuai dengan amanah Mahkamah Agung. "Nanti dilihat apakah perbaikan di 2017 cukup signifikan," ujar Muhadjir. (rel/gil)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK