Ceu Popong Dukung Putusan Mendikbud Muhadjir Hapus UN 2017

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Golkar Popong Otje Djundjunan mendukung keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menghabus Ujian Nasional (UN) pada 2017.

"Itu bagus (keputusannya). Kami berjuang di Komisi X untuk menghapus UN," kata Popong saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (25/11).

Popong mengatakan, UN pada dasarnya merupakan ide yang bagus untuk meningkatkan daya saing, namun tidak bisa dilaksanakan jika taraf dan fasilitas pendidikan di Indonesia belum merata.

"UN bisa diadakan kalau kondisi pendidikan dari Aceh Jakarta sampai Papua sama rata. Ini boro-boro Papua, pendidikan di Lebak dan Pandeglang, Banten saja masih jauh dengan Jakarta," katanya.

Pilihan Redaksi Hal-Hal Terlarang Saat Ujian Nasional Kemdikbud Optimalkan SD-SMP Satu Atap di Daerah Terpencil Menteri Muhadjir Hapus Ujian Nasional 2017

Jadi, menurutnya, di tengah ketidakrataan kualitas pendidikan di Indonesia, tidak adil jika UN diadakan apalagi menjadi standar yang menentukan kelulusan siswa.

"Waktu ibu SD tahun 50 an, ujian kelulusan disebut ujian rayon. Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Papua berbeda-beda. Tidak disamakan soalnya.UN bisa diadakan tapi bukan menentukan kelulusan, UN untuk mengklasifikasi kualitas pendidikan di daerah," katanya.

Selain itu, menurut Popong, UN banyak merugikan murid, khususnya di daerah yang tingkat pendidikannya masih rendah.

"Maka karena murid takut tidak lulus, nama kepala daerah jelek karena banyak yang tidak lulus, akhirnya memicu kecurangan, soalnya bocor," katanya.

Mendikbud Muhadjir Effendy memutuskan untuk menghapus UN. Keputusan ini selanjutnya akan disahkan dengan Instruksi Presiden (Inpres).

"Dimoratorium, di tahun 2017 ditiadakan," kata Muhadjir.

Ujian akhir, menurut Muhadjir, bagi siswa sekolah selanjutnya diserahkan ke daerah. Pelaksanaan ujian akhir bagi siswa SMA-SMK dan sederajat diserahkan ke pemerintah provinsi. Untuk tingkat SMP dan SD sederajat diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota.

Muhadjir mengatakan, ujian nasional akan kembali digelar jika tingkat pendidikan di Indonesia sudah merata. Sembari menghentikan sementara ujian nasional, Kemendikbud akan mengupayakan peningkatan kualitas pendidikan agar merata di seluruh wilayah.

Menurut Muhadjir, ujian nasional akan tetap dilaksanakan karena sesuai dengan amanah Mahkamah Agung. "Nanti dilihat apakah perbaikan di 2017 cukup signifikan," ujar Muhadjir. (rel/obs)