Setya Novanto Diperiksa KPK, Rapat Paripurna DPR Tertunda

Jakarta, CNN Indonesia -- Agenda rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat yang digelar pada Selasa ini (13/12) ditunda karena pimpinan dewan tidak kuorum. Salah satunya adalah Ketua DPR Setya Novanto yang sedang menjalani pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Hari ini pak ketua sedang tidak ada karena urusan pemanggilan KPK. Maka kami gabung saja hari Kamis," ujar Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Gedung DPR, Jakarta.

Sementara itu, menurut Fahri, pimpinan yang lain juga sedang menghadiri kegiatan di luar DPR sehingga kuorum dua pimpinan dewan dalam memimpin rapat paripurna tidak tercapai.

Lihat juga: Setya Novanto Akan Penuhi Panggilan KPK Terkait Kasus e-KTP

Selain karena kuorum, Fahri menuturkan, sedianya anggota dewan sudah memasuki masa reses pekan lalu. Namun, lantaran kebijakan pemangkasan reses masih berlaku, maka reses baru berjalan akhir pekan ini.

Keputusan ini, kata Fahri, diambil berdasarkan rapat Badan Musyawarah antarpimpinan fraksi-fraksi di DPR. "Tadi rapat Bamus nggak smpe dua menit, setuju. Karena semua maklum," ujar Fahri.

Berdasarkan jadwal, rapat paripurna pada hari ini sedianya mengagendakan pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura.

Kemudian mendengarkan laporan Komisi III DPR terkait hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan terhadap dua orang Calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial di Mahkamah Agung. Laporan Komisi XI DPR RI Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan terhadap dua orang calon Deputi Gubernur Bank Indonesia.

Selain itu ada pula agenda mendengar pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU Pertembakauan dan pengambilan keputusan menjadi usulan DPR dan pengesahan perpanjangan waktu Pembahasan RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan RUU tentang Wawasan Nusantara.

Rapat paripurna ini juga menjadi rapat perdana yang dipimpin Setya Novanto. Namun, ia hari ini memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi kasus korupsi pengadaan paket KTP elektronik.

(obs)