Ketua KPK: Deputi Bakamla Diduga Bantu MTI Menang Tender

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo mengatakan, Deputi Bidang Informasi Hukum dan Kerja Sama Badan Keamanan Laut (Bakamla) Eko Susilo Hadi diduga membantu PT Melati Technofo Indonesia (MTI) memenangkan tender proyek monitoring satelit.

"Lelang proyek sudah selesai. Jadi (Eko) membantu memenangkan (PT MTI)," ujar Agus di Kantor KPK, Jakarta, Kamis (15/12).

Menurut Agus, bantuan Eko tersebut tidak gratis. KPK menduga ada perjanjian commitment fee antara PT MTI dan Eko. Hal itu terlihat dengan adanya dugaan suap sekitar Rp2 miliar yang disita oleh penyidik KPK di kantor Eko. Uang tersebut diberikan usai MTI dinyatakan menang tender.

Pilihan Redaksi KPK Tetapkan Empat Orang Tersangka Korupsi Proyek Bakamla KPK: TNI Akan Bantu Pengusutan Korupsi di Badan Keamanan Laut KPK: Dugaan Korupsi Bakamla Ancam Pertahanan Negara Buron, Tersangka Penyuap Deputi Bakamla Diminta Serahkan Diri

Agus menuturkan, modus yang dilakukan oleh Eko agar PT MTI memenangkan proyek adalah dengan mengatur spesifikasi barang yang ditenderkan. Meski proses lelang dilakukan secara online, kata Agus, Eko diduga sengaja menyesuaikan barang Bakamla dengan barang yang dimiliki oleh PT MTI.

"Tender online sama sekali tidak menghilangkan korupsi. Karena itu terkait menentukan spesifikasi. Begitu spesifikasi mengarah pada orang tertentu sudah sulit ada kompetisi," ujarnya.

Lebih lanjut, Agus berkata, KPK masih mengembangkan penyidikan kasus itu. Ia tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang akan dijadikan tersangka baru dalam kasus tersebut.

"Kami masih menelusuri. Kami selalu follow the suspect dan follow tha money," ujarnya.

Agus mengklaim telah berkoordinasi dengan Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia terkait dengan pengusutan kasus tersebut. Pasalnya, ia menilai, proyek monitoring satelit Bakamla merupakan bagian dari sistem pertahanan negara yang penting.

"Kerjasama KPK cukup bagus dengan PUSPOM, TNI, dan Inspektorat Kementerian Pertahanan," ujar Agus.

Dalam informasi yang diakses dari https://lpse.bakamla.go.id/, pengadaan lima unit monitoring satelit Bakamla untuk ditempatkan di Tarakan, Ambon, Kupang, Semarang dan Jakarta. Nilai pagu anggaran sekitar Rp402,7 miliar.

Nilai total harga perkiraan sendiri (HPS) sekitar Rp402,2 miliar. Sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan tahun 2016.

Pengadaan tersebut dimulai pada 9 Agustus 2016, sekitar pukul 22.26 WIB dan ditutup 7 September 2016. Terdapat 41 peserta lelang.

Pengadaan alat monitoring satelit merupakan satu dari tiga proyek yang digarap Bakamla di bidang surveillance system. Proyek lainnya adalah long range camera beserta tower, instalasi dan pelatihan untuk personil Bakamla RI; dan pengadaan backbone coastal surveillance system yang terintegrasi dengan Bakamla Integrated Information System (BIIS). (rel/wis)