Pemerintah Finalisasi Lembaga Pemantapan Pancasila Sepekan

Christie Stefanie | CNN Indonesia
Selasa, 20 Des 2016 03:53 WIB
Sebelum meresmikan Unit Kerja Presiden Pemantapan Ideologi Pancasila, pemerintah telah meminta saran sejumlah negarawan terkait pembentukan badan baru itu.
Sebelum meresmikan Unit Kerja Presiden Pemantapan Ideologi Pancasila, pemerintah telah meminta saran sejumlah negarawan terkait pembentukan badan baru itu. (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah akan memfinalisasi pembentukan lembaga pemantapan Pancasila dalam satu pekan. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menuturkan, lembaga ini akan dinamai Unit Kerja Presiden Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP PIP).

"Tadi Presiden telah memberikan arahan kepada Pak Luhut Pandjaitan sebagai inisiator dan juga Pak Yudi Latif untuk segera menyiapkan," kata Pramono di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (19/12).

Luhut, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, menyebut telah menggagas lembaga pemantapan Pancasila selama tiga bulan terakhir. Wacana itu didiskusikannya dengan Yudi Latief dan Lembaga Ketahanan Nasional.
Luhut berkata, ia juga telah membahas wacana tersebut bersama sejumlah tokoh seperti Syafii Maarif dan Din Syamsudin dari PP Muhammadiyah dan Koordinator Presidium Majelis Nasional Korps Alumni HMI, Mahfud MD.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tugas lembaga ini adalah membantu Presiden mengkoordinasikan, mensinkronisasikan, dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan Pancasila secara menyeluruh," kata Luhut.

Luhut menuturkan, UKP PIP tak hanya mensosialisasikan Pancasila sebagai filosofi bangsa tapi juga memastikan implementasi nilai dasar negara itu di berbagai jenjang pendidikan, kementerian atau lembaga negara, dan organisasi masyarakat.

UKP PIP, kata Luhut, akan melibatkan sejumlah negarawan, tokoh agama, dan purnawirawan TNI-Polri sebagai dewan penasehat. Sekretariat Kabinet saat ini sedang menyiapkan draf peraturan presiden sebagai dasar hukum lembaga baru itu.

"Organisasi ini hampir sama dengan Kepala Staf Kepresidenan yang memiiki kedudukan dan hak keuangan fasilitas setara dengan menteri negara," tutur Luhut.
Yudi Latief mengatakan, UKP PIP akan mengembangkan Pancasila secara inklusif dengan melibatkan banyak elemen masyarakat. Menurutnya, lembaga itu dibentuk untuk merangkul semua kelompok masyarakat.

"Semoga dengan cara itu, ke depan Pancasila menjadi titik temu nilai bersama sehingga Indonesia bisa mengayuh bahtera republik ke tujuan bersama," kata Yudi. (abm/abm)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER